GLOBALSULTENG.COM, MOROWALI – Bandara di kompleks PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) belakangan ini menjadi sorotan. Operasional bandara di pusat industri nikel tersebut tak melibatkan otoritas pemerintah.
Hal ini bermula dari pernyataan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin saat menghadiri latihan Komando Gabungan (Kogab) TNI lintas matra di kawasan IMIP, Kamis (20/11/2025).
“Latihan ini dilakukan prajurit TNI terhadap bandara yang tidak memiliki perangkat negara yang bertugas. Ini anomali. Tak boleh ada republik dalam republik,” kata Sjafrie.
Saat itu, Sjafrie tak menyebut secara spesifik, namun publik menganggap bahwa pernyataannya merujuk pada operasional Bandara PT IMIP.
Tak butuh waktu lama, pernyataan Sjafrie pun langsung memunculkan polemik. Di media sosial, terdapat dua narasi yang menguat: ilegal, dan diresmikan Presiden Joko Widodo.
Faktanya, melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Bandara IMIP berstatus “khusus” untuk penggunaan “domestik”. Bandara IMIP beroperasi di bawah otoritas Bandar Udara Wilayah V Makassar, artinya pembangunannya diketahui dan direstui oleh negara.
Beberapa waktu lalu, Kemenhub juga telah memberikan pernyataan buntut isu bandara tersebut disebut-sebut beroperasi secara ilegal.
“Itu terdaftar, enggak mungkin bandara itu tidak terdaftar. Kemarin kami sudah tempatkan di sana,” kata Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Suntana.
Suntana juga membantah terkait tidak adanya petugas, sehingga aktivitas di Bandara IMIP luput dari pengawasan.
“Terkait Morowali kemarin kami sudah menempatkan beberapa personel, dari Bea Cukai, Kepolisian, dari Kemenhub sendiri sudah ada otoritas bandara di sana, jadi kita udah turun ke sana,” ujarnya.
Sebenarnya, terdapat dua Bandara di Kabupaten Morowali. Satunya Bandara Maleo milik pemerintah yang saat itu diresmikan Presiden Joko Widodo pada Desember 2018.
Sementara, Bandara IMIP yang saat ini menjadi sorotan beroperasi sejak 2019. Peresmian Bandara itu, dihadiri para petinggi perusahaan. Tak ada informasi valid bahwa bandara tersebut juga diresmikan Jokowi.
Melansir situs resmi perusahaan, IMIP berdiri berkat kerja sama antara perusahaan Bintangdelapan Group (Indonesia) dan Tsingshan Steel Group (Cina).
Obrolan seputar kawasan industri itu lekat dengan nama Halim Mina dan Hamid Mina, pengusaha kakak beradik keturunan Tionghoa kelahiran Medan.
Hadirnya IMIP tak terlepas dari kehadiran PT Bintangdelapan Mineral (BDM), perusahaan Halim dan Hamid Mina yang menjadi bagian dari Bintangdelapan Group.
Mereka berdua bukanlah figur yang sering tampil di media. Tak terlalu banyak informasi yang membahas profil keduanya, selain menyangkut kegiatan bisnis dan struktur korporasi.
Klaster edisi Oktober 2023, majalah internal PT IMIP, menceritakan awal mula perjalanan Halim dan Hamid Mina dalam membangun ekosistem hilirisasi nikel Indonesia.
Berawal dari tahun 2026, PT BDM melakukan penambangan nikel di Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali hingga tahun 2010.
Era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), BDM menangkap peluang bisnis saat digulirkan wacana larangan ekspor mineral mentah.
Baca juga: Yayasan Cerah Mengungkap Hambatan Transisi Energi di Sulawesi Tengah
Mereka pun menggandeng Tsingshan untuk membangun pabrik pemurnian nikel. Pada bulan Juli 2013, tiang pancang pembangunan smelter di Morowali mulai dibenamkan.
Hanya butuh waktu setahun lebih atau sekitar 14 bulan, pabrik itu bersama PLTU berkapasitas 65×2 megawatt mulai beroperasi. PT Sulawesi Mining Investment ditunjuk sebagai pengelola dan peresmiannya dihadiri langsung Presiden Joko Widodo tahun 2015.
Laporan Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) Januari 2024, membahas relasi antara Halim dan Hamid dengan kalangan militer.
Akhirnya kesepakatan bisnis dengan Tsingshan, BDM menunjuk Letjen (Purn) Sintong Panjaitan sebagai komisaris utama.
Sintong Panjaitan merupakan elite militer di era orde baru sekaligus senior Prabowo kala berseragam Kopassus.
Perusahaan lain milik Halim dan Hamid Mina, PT Bintang Delapan Investama (BDI), mengangkat Mayjen (Purn) Hendardji Soepandji sebagai komisaris utama pada November 2013.
Berselang tiga tahun, BDI merubah komposisi dewan komisaris. Sintong sebagai komisaris utama, dan Soepandji menjabat anggota dewan komisaris.
BDI sendiri memiliki 25,31 persen saham PT IMIP. Sisanya dipegang Shanghai Decent Investment Group (49,69 persen) dan PT Sulawesi Mining Investment (25 persen).
Merujuk pada bank data perseroan terbatas, Kementerian Hukum, nama Halim Mina tercatat sebagai beneficial owner dari PT Bintang Delapan Investama dan PT Sulawesi Mining Investment.
Beroperasi selama empat tahun, kawasan industri IMIP, masuk daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Objek Vital Nasional (Obvitnas) pada 2019.
Saat ini, terdapat total 53 penyewa dalam naungan PT IMIP seluas 4.000 hektare. Tenant-tenant tersebut terbagi ke dalam tiga klaster.
Klaster pertama yaitu baja nirkarat (stainlees steel) dengan kapasitas produksi 4 juta metrik ton per-tahun.
Kedua, baja karbon berkapasitas 4,8 juta ton per-tahun dan klaster ketiga masing-masing 120.000 ton per-tahun untuk nikel kobalt dan nikel sulfida.
IMIP menjelma menjadi pemain industri nikel terbesar di Tanah Air, lebih dari satu dekade sejak didirikan. Hingga Mei 2025, karyawan di IMIP mencapai 85.423 orang, melebihi jumlah pekerja PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) di Maluku Utara.
