GLOBALSULTENG.COM, PALU – Ketua Komisi II DPRD Sulteng Yus Mangun, menghadiri rapat koordinasi bersama Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang digelar di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Rabu (5/11/2025).
Rapat tersebut membahas persoalan berkurangnya dana transfer ke daerah yang berdampak langsung pada kemampuan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dalam membiayai program pemerintahan dan pembangunan daerah.
Dalam forum itu, Yus Mangun menegaskan bahwa pengurangan dana transfer telah menimbulkan tantangan serius bagi daerah, terutama dalam melaksanakan program prioritas yang berkaitan dengan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur.
“Dampak pengurangan ini sangat nyata, karena pembiayaan daerah menjadi terbatas. Program-program prioritas, termasuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar, menjadi terhambat,” ujar Yus Mangun.
Politikus Golkar itu menilai, kondisi tersebut berpotensi memperlambat pencapaian target pembangunan daerah serta mengurangi kemampuan pemerintah daerah dalam menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, dan pertanian.
Selain soal transfer dana, Yus Mangun juga menyoroti ketimpangan pembagian Dana Bagi Hasil (DBH), terutama dari sektor pertambangan.
Menurutnya, Sulawesi Tengah sebagai daerah penghasil sumber daya alam seperti nikel dan mineral lainnya berkontribusi besar terhadap pendapatan negara, namun tidak mendapatkan porsi DBH yang proporsional.
“Kami meminta agar pembagian DBH lebih berkeadilan. Sulteng adalah daerah penghasil, tetapi penerimaan daerah tidak sebanding dengan nilai kekayaan alam yang diambil. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat,” tegas Yus Mangun.
Ia mendorong pemerintah pusat untuk meninjau ulang formula pembagian DBH agar lebih adil dan berpihak kepada daerah penghasil.
Baca juga: Wabup Iriane Iliyas Resmi Buka Rakernis Perikanan Tangkap dan Rembuk Nelayan
Menurutnya, keadilan fiskal merupakan kunci untuk memperkuat kemandirian daerah sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.
Rapat koordinasi tersebut juga menjadi ajang penyampaian aspirasi kepala daerah se-Sulawesi Tengah, termasuk Gubernur dan para Bupati/Wali Kota, kepada pemerintah pusat melalui DPR RI.
Forum ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antar lembaga dan membuka ruang dialog konstruktif dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berpihak pada daerah penghasil.
“Kita ingin agar pembangunan nasional benar-benar mencerminkan keadilan fiskal. Daerah yang berkontribusi besar terhadap ekonomi nasional harus merasakan manfaat nyata dari hasil kekayaannya sendiri,” pungkas Yus Mangun.
