GLOBALSULTENG.COM, PALU – Gubernur Sulteng Anwar Hafid mulai menyiapkan langkah konkret untuk memperkuat kesejahteraan nelayan melalui program unggulan berani tangkap banyak.
Program ini dirancang berbasis kebutuhan nyata di lapangan dan akan melibatkan perwakilan kelompok nelayan dari seluruh kabupaten/kota dalam sebuah forum sarasehan besar.
“Dari sekarang hingga 2029, saya ingin program ini benar-benar berdampak bagi nelayan, kita harus tahu berapa kelompok nelayan aktif dan berapa kapal tangkap yang dibutuhkan,” ucapnya saat memimpin rapat bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Sulteng di ruang kerjanya, Sabtu (12/7/2025).
Menurut Anwar Hafid, dua kebutuhan mendesak saat ini adalah kapal pelingkar (purse seine) dan kapal penangkap tuna. Pemprov Sulteng tengah menyusun rencana pengadaan armada secara bertahap mulai 2026 hingga 2030.
Namun sebelum kapal disiapkan, pentingnya untuk mendengar langsung aspirasi para nelayan dalam forum konsultatif yang terbuka dan terstruktur.
“Kita perlu tahu apa yang paling dibutuhkan nelayan kita, jenis armada seperti apa yang cocok dan pola pendampingan seperti apa yang mereka butuhkan, kalau bisa, forum ini juga melibatkan pihak kementerian dan praktisi perikanan,” ujarnya.
Disisi lain, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Moh. Arif Latjuba melaporkan rencana pengembangan sistem logistik ekspor untuk memperkuat daya saing produk perikanan Sulteng, khususnya tuna dan cakalang.
Salah satu inovasi adalah penggunaan kapal pengiring agar hasil tangkapan nelayan tiba di pelabuhan maksimal lima hari sebelum diekspor ke Jepang.
Menanggapi itu, Anwar Hafid meminta agar uji coba segera dilakukan. Katanya, berani tangkap banyaktidak hanya fokus pada penyediaan kapal, tetapi juga mencakup dukungan operasional awal bagi nelayan kecil, termasuk subsidi BBM, logistik hingga akses pasar.
Baca juga: Demo Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Sulteng Desak Pencabutan IUP PT BDW di Kabupaten Morowali
“Ini program pemberdayaan, bukan hanya bantuan, stimulusnya harus bisa membuat nelayan mandiri,” tuturnya.
Anwar Hafid juga menekankan pentingnya validasi data kelompok nelayan berbasis wilayah dan kolaborasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar program bisa tepat sasaran serta menyentuh langsung masyarakat pesisir.
