GLOBALSULTENG.COM – Aliansi mahasiswa bersama masyarakat menggelar aksi demonstrasi menuntut pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Bintang Delapan Wahana (BDW) di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).
Aksi aliansi mahasiswa bersama masyarakat ini terjadi buntut dugaan pemalsuan Surat Dirjen Minerba Nomor 1489/30/DBM/2013 yang berisi permintaan penerbitan IUP atas nama PT Bintang Delapan Wahana.
Saat itu, PT BDW mengajukan perpindahan lokasi IUP dari Kabupaten Konawe ke Kabupaten Morowali. Dokumen yang diduga palsu tersebut menjadi rujukan Bupati Morowali yang saat itu dijabat oleh Anwar Hafid untuk menerbitkan IUP Operasi Produksi (OP) yang terbit pada 7 Januari 2014.
“Perusahaan ini (PT BDW) tidak teregistrasi dan sudah bertahun-tahun masih berproduksi serta telah menyebabkan kerugian negara,” kata Korlap Muhammad Rival Tajwid di Mako Polda Sulteng, Kamis (10/7/2025).
Kata Rival, Gubernur Sulteng harus bertanggung jawab serta merekomendasikan pencabutan IUP PT BDW ke Kementerian ESDM.
Selain itu, Kapolda Sulteng juga didesak agar menangkap seluruh oknum-oknum yang terlibat dalam dugaan pemalsuan dokumen penerbitan IUP PT BDW di kabupaten Morowali.
“Kalau tidak mampu lagi menduduki jabatan kapolda, mohon tinggalkan sulteng, tidak ada prestasi,” ujarnya.
Rival juga menduga ada oknum-oknum yang telah berkomunikasi dengan pihak perusahaan untuk membatalkan aksi pencabutan IUP PT BDW.
“Karna saya telah diancam jam 4 subuh akan dibunuh, anak serta istrinya mau dipenggal, tapi saya tetap datang membawa aspirasi,” tuturnya.
Baca juga: YAMMI Minta Polda Sulteng Profesional Usut Kasus Dugaan Pemalsuan IUP PT BDW di Morowali
Aliansi mahasiswa bersama masyarakat memberikan waktu tiga hari agar Polda Sulteng dan Pemerintah Provinsi segera merekomendasikan pencabutan IUP PT BDW serta menangkap para oknum yang terlibat dalam pemalsuan dokumen.
“Jika tuntutan kami tidak dipenuhi, akan ada 5 ribu massa aksi mengepung polda dan kantor gubernur sulteng, kami tidak suka drama, kami mau ketegasan,” jelasnya.
