GLOBALSULTENG.COM – Gubernur Sulteng Anwar Hafid menyebut bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030 harus menjawab kebutuhan masyarakat, terutama dalam penuntasan kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan antarwilayah.
“Pembangunan tidak boleh asal jalan. Kita harus tahu betul kebutuhan masyarakat miskin dan pastikan kebijakan menjawab kebutuhan nyata,” ucapnya, Rabu (14/5/2025).
Anwar Hafid juga meminta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memahami secara menyeluruh substansi RPJMD. Pentingnya sinkronisasi visi besar Sulteng Nambaso melalui implementasi 9 program unggulan berani.
Anwar Hafid mengintruksikan Bappeda untuk menyusun program berdasarkan need assessment yang berbasis pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan data, lalu merasa paling tahu. Masyarakat harus ditanya apa yang mereka butuhkan. Itu solusi yang sesungguhnya,” ujarnya.
Dalam upaya memperkuat sinergi antarpemerintah, Anwar Hafid merencanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Buol pada 27 Mei 2025, dengan membawa seluruh kepala dinas provinsi untuk berdialog langsung bersama bupati dan OPD Kabupaten.
“Tugas kita bukan menggantikan bupati, tapi membantu menyelesaikan hal-hal yang tidak bisa mereka tangani. Kita akan duduk tiga hari, bicara fokus, lalu buat kesepakatan pembangunan sampai 2030. Kalau gagal, gagal bersama,” tuturnya.
Anwar Hafid juga menyoroti pendekatan sederhana namun strategis di sektor pertanian. Kebutuhan dasar petani hanyalah benih dan alat.
“Karena itu, kita akan bangun 13 penangkaran benih di setiap kabupaten dan siapkan brigade pertanian untuk bantu mekanisasi,” jelasnya.
Menjelang penyampaian draft RPJMD 2025-2030 ke DPRD, Anwar Hafid mengingatkan seluruh OPD untuk menjaga etika dan menghormati lembaga legislatif.
“Saya ini pernah di DPR RI. Kalau sidang, pakaian tidak sesuai, tidak bisa masuk. Barcode tidak akan aktif. Jadi mari kita hormati lembaga ini,” katanya.
