Seputar Sulteng

DPRD Donggala Minta Dinsos Awasi Penyaluran Bansos Minyak Goreng

Global Sulteng
×

DPRD Donggala Minta Dinsos Awasi Penyaluran Bansos Minyak Goreng

Sebarkan artikel ini
DPRD Donggala Minta Dinsos Awasi Penyaluran Bansos Minyak Goreng
Anggota DPRD Donggala, Jinurain Lamakatutu, meminta Dinas Sosial Kabupaten Donggala memperketat pengawasan penyaluran bantuan minyak goreng kepada 2.000 keluarga penerima manfaat (KPM) di Kecamatan Labuan dan Tanantovea. Foto: IST.

GLOBALSULTENG.COM, DONGGALA – Anggota DPRD Donggala, Jinurain Lamakatutu, meminta Dinas Sosial Kabupaten Donggala memperketat pengawasan penyaluran bantuan minyak goreng kepada 2.000 keluarga penerima manfaat (KPM) di Kecamatan Labuan dan Tanantovea.

Ia menekankan pentingnya validasi data agar bantuan pemerintah tepat sasaran dan diterima masyarakat yang benar-benar berhak.

Iklan - Geser ke bawah untuk melanjutkan
Iklan - Geser ke bawah untuk melanjutkan

Permintaan itu disampaikan Jinurain menyusul penyerahan bantuan minyak goreng oleh Bupati Donggala, Vera Elena Laruni, di halaman Kantor Camat Labuan, Desa Labuan, Senin (9/11/2026).

Baca juga: Buka Workshop PAUD, Wabup Morowali Tekankan Pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini sebagai Fondasi Generasi Masa Depan

Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Donggala tersebut mendukung program bantuan sosial yang menyasar pemenuhan kebutuhan dasar keluarga kurang mampu.

Namun, menurut dia, proses penyaluran harus disertai pengawasan agar tidak terjadi kesalahan data maupun persoalan saat bantuan diterima.

“Sebagai fungsi pengawasan di Komisi I, kami meminta Dinas Sosial proaktif melakukan validasi data agar tidak ada gejolak ‘salah sasaran’ di lapangan,” ujar Jinurain.

Baca juga: Pemkab Morowali Gelar Rapat Forum Terpadu P4GN, Perkuat Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika

Wakil Ketua Komisi I DPRD Donggala itu juga mengingatkan agar bantuan yang menjadi hak KPM diterima secara utuh, tanpa pemotongan maupun hambatan administratif.

Ia menilai, anggaran bantuan sosial harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan pendataan dan penyaluran berjalan transparan serta menjangkau warga yang membutuhkan.