GLOBALSULTENG.COM – Sekretaris Komisi III DPRD Sulteng Muhammad Safri, mendesak pemerintah pusat segera turun tangan buntut gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal dan isu kolapsnya PT Gunbuster Nickel Industry (GNI).
Politisi PKB itu meminta pemerintah melalui BPI Danantara dan BUMN sektor pertambangan mengambil langkah tegas dengan mengakuisisi GNI. Kondisi ini bukan sekadar krisis korporasi, melainkan momentum strategis untuk memperkuat kedaulatan ekonomi nasional.
“Ini momentum negara hadir, bukan sekadar menjadi penonton saat krisis industri strategis terjadi. Jangan biarkan perusahaan kolaps lalu meninggalkan ribuan pekerja tanpa kepastian,” kata Safri, Kamis, 9 April 2026.
Menurut Safri, penyelamatan perusahaan harus diiringi dengan perlindungan penuh terhadap pekerja terdampak PHK. Negara wajib memastikan hak-hak buruh tetap terpenuhi.
“Jangan jadikan buruh sebagai korban pertama setiap krisis industri. Masa depan mereka tidak boleh digadaikan,” ujarnya.
Kondisi GNI menjadi alarm keras atas tingginya ketergantungan Indonesia terhadap investasi asing di sektor nikel. Pemerintah harus segera melakukan koreksi kebijakan secara serius.
Dia mengaitkan persoalan ini dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto terkait kedaulatan sumber daya alam. Negara harus menunjukkan bahwa kedaulatan ekonomi bukan sekadar slogan.
Lebih lanjut, struktur kepemilikan industri nikel nasional harus dilakukan evaluasi, termasuk peningkatan porsi kepemilikan dalam negeri melalui BUMN dan pengusaha nasional.
Dia mengutip pandangan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, yang menyoroti dominasi asing dalam pengelolaan nikel Indonesia.
“Indonesia punya cadangan nikel terbesar di dunia, tapi sebagian besar dikelola asing. Bahkan disebut hingga 90 persen oleh pengusaha dari China. Ini tidak boleh terus terjadi,” tuturnya.
Dia menambahkan, jika pemerintah tidak segera bertindak, krisis GNI bukan hanya berdampak pada pekerja, tetapi juga menjadi preseden buruk bagi kedaulatan ekonomi nasional.
“Ini bukan sekadar soal bisnis, tapi soal harga diri bangsa untuk merebut kembali kontrol atas sumber daya alam,” jelasnya.
