GLOBALSULTENG.COM, PALU – Komisi I DPRD Sulteng menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulteng, Senin (12/1/2026).
Rapat ini digelar untuk memperkuat koordinasi dan sinergi kelembagaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan penyiaran di wilayah Sulawesi Tengah.
RDP berlangsung di Ruang Baruga DPRD Sulteng, Gedung B Lantai III, Jl Sam Ratulangi Palu.
Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi I DPRD Sulteng Bartholomeus Tandigala dan dihadiri anggota Komisi I DPRD Sulteng, yakni Hasan Patongai, Hartati serta Mahfud Masuara.
Turut hadir jajaran KPID Sulteng diantaranya Ketua KPID Andi Kaimuddin, Wakil Ketua Ramadhan Tahir, serta anggota KPID Mita Meinansi, Muh. Faras, dan Yeldi S. Adel.
Dalam rapat tersebut, KPID Sulteng memaparkan kondisi aktual dunia penyiaran di daerah, termasuk berbagai tantangan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran menjadi salah satu isu utama yang disampaikan, selain pentingnya dukungan kebijakan dari pemerintah daerah dan DPRD guna menjamin penyelenggaraan penyiaran yang sehat, bermutu, dan berpihak pada kepentingan publik.
Baca juga: Disiapkan Jadi Pusdirga, Gubernur Sulteng Anwar Hafid Tinjau Bukit Salena
Menanggapi pemaparan tersebut, pimpinan dan anggota Komisi I DPRD Sulteng menyatakan komitmennya untuk mendukung penguatan peran KPID.
Dukungan ini dinilai penting agar KPID dapat memastikan seluruh lembaga penyiaran di daerah mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta menjaga kualitas konten siaran yang edukatif, beretika, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Ketua Komisi I DPRD Sulteng, Bartholomeus Tandigala, menegaskan pentingnya kolaborasi antara KPID, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan penyiaran.
Menurutnya, sinergi tersebut menjadi kunci dalam menciptakan iklim penyiaran yang kondusif sekaligus mendorong penyiaran sebagai sarana informasi, pendidikan, dan pelestarian nilai-nilai lokal Sulteng.
“Penyiaran memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan wawasan masyarakat. Karena itu, kolaborasi lintas lembaga sangat dibutuhkan agar konten siaran benar-benar berkualitas dan bermanfaat bagi publik,” ucap Bartholomeus.
RDP ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat komunikasi dan koordinasi kelembagaan antara DPRD dan KPID, sekaligus menjadi dasar perumusan kebijakan serta program yang mendukung optimalisasi fungsi pengawasan penyiaran di Sulteng ke depan.
