GLOBALSULTENG.COM, PALU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mengikuti Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Bidang Operasional (Opsnal) Tingkat Menteri yang digelar Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) secara daring, Senin, 15 Desember 2025.
Kegiatan di Sulteng dipusatkan di Mapolda Sulteng melalui Zoom Meeting.
Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung oleh Kapolri dan diikuti unsur kementerian/lembaga serta para pemangku kepentingan di daerah.
Dari Sulawesi Tengah, Ketua DPRD diwakili Elisa Bunga Allo, anggota Komisi I DPRD Sulteng. Sejumlah unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah turut hadir, di antaranya Pangdam XIII/Merdekayang diwakili Kasdam Brigjen TNI Agus Sasmita, Kapolda Sulteng yang diwakili Wakapolda, serta Kepala BIN Daerah Sultengyang diwakili Agen Madya BIN Khaerudin Saleh, bersama undangan lainnya.
Rapat ini membahas penguatan sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan tugas operasional kepolisian serta upaya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama menjelang sejumlah agenda strategis nasional dan daerah.
Usai rapat, Elisa Bunga Allo menegaskan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah mendukung penuh langkah-langkah koordinatif yang dilakukan Polri bersama kementerian dan lembaga terkait.
Menurutnya, kolaborasi yang solid antara legislatif, eksekutif, dan aparat keamanan menjadi kunci menjaga kondusivitas daerah.
“Kami di DPRD Sulteng siap mendukung kebijakan dan langkah strategis yang bertujuan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, demi terciptanya situasi daerah yang aman dan kondusif,” ucapnya.
Ia menilai rapat koordinasi lintas sektoral tersebut penting sebagai forum penyamaan persepsi sekaligus penguatan kerja bersama antarinstansi, baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Rakor ini sangat strategis karena mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan seluruh pemangku kepentingan untuk menyatukan langkah dalam menjaga stabilitas keamanan,” ujarnya.
Elisa juga berharap hasil rapat tidak berhenti pada tataran kebijakan, tetapi segera ditindaklanjuti secara konkret di daerah.
Menurut dia, stabilitas keamanan menjadi prasyarat utama bagi kelancaran pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di Sulawesi Tengah.
“DPRD Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen terus mendukung kebijakan strategis yang mendorong terciptanya situasi daerah yang aman, kondusif, serta mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” tuturnya.
Rakor opsnal mabes polri lintas ini sekaligus menjadi forum strategis dalam memperkuat kolaborasi menghadapi berbagai tantangan keamanan, baik di tingkat nasional maupun daerah, di tengah dinamika sosial dan politik yang terus berkembang.
