GLOBALSULTENG.COM, PALU – DPRD Sulteng berkomitmen untuk membuka ruang seluas-luasnya bagi akademisi dan masyarakat sipil dalam upaya memperbaiki tata kelola pertambangan di daerah.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua I DPRD Sulteng, Aristan, saat menjadi pembicara dalam Workshop Tata Kelola Pertambangan Batuan yang digelar Yayasan Prakarsa Borneo, Yayasan KOMIU, serta dosen Fakultas Hukum Universitas Tadulako (Untad)ndi My Kopi O Palu, Senin,(17/11/2025).
Aristan menekankan pentingnya masukan dari berbagai pihak untuk memperkaya penyusunan naskah akademik yang kelak menjadi dasar perumusan kebijakan.
“Kami butuh masukan dari akademisi, organisasi non pemerintah, maupun masyarakat sipil untuk memperkaya perspektif dalam penyusunan naskah akademik, khususnya terkait tata kelola pertambangan batuan yang baik dan benar,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, inisiatif yang digagas para pegiat dan akademisi ini akan diupayakan menjadi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) oleh DPRD Sulteng.
Menurutnya, kolaborasi semacam ini sangat penting untuk memastikan aktivitas pertambangan di Sulteng berjalan transparan, akuntabel serta berpihak pada keberlanjutan lingkungan.
Aristan menambahkan, DPRD Sulteng akan membuka ruang pembahasan terhadap naskah akademik tersebut sebagai bahan penyusunan kebijakan.
Baca juga: Gubernur Sulteng Anwar Hafid Pimpin Upacara Peringatan Hari Kesehatan Nasional 2025
Ia berjanji mendorong integrasi dokumen-dokumen itu dalam proses legislasi maupun rekomendasi kebijakan daerah.
“Harapannya, kita dapat menghasilkan produk hukum yang tidak hanya mengatur, tetapi juga melindungi masyarakat dan lingkungan, serta memastikan aktivitas pertambangan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah Sulawesi Tengah,” tuturnya.
Politisi Partai NasDem itu juga menilai bahwa penguatan tata kelola pertambangan harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar kebijakan yang lahir mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi, kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
Workshop tersebut turut menjadi ruang diskusi strategis antara berbagai unsur, termasuk akademisi dari Universitas Tadulako dan Universitas Mulawarman, anggota DPRD Kota Palu, perwakilan Ombudsman, serta OPD terkait seperti Dinas ESDM, Dinas Perhubungan, dan Bapenda Sulteng.
Lokakarya ini digelar untuk memperkuat kualitas pengelolaan pertambangan di Sulteng, mengingat sektor tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap kondisi ekonomi, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat di provinsi ini.
