GLOBALSULTENG.COM, BANGGAI – Komisi I DPRD Sulteng melaksanakan kegiatan koordinasi dan komunikasi dalam daerah di Kabupaten Banggai, Jumat (31/10/2025).
Pertemuan pertama berlangsung di Aula Rupatama Kantor Polres Banggai dan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi I DPRD Sulteng Elisa Bunga Allo, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sulteng Sri Indraningsih Lalusu serta anggota Komisi I lainnya, yakni Samiun L. Agi dan Herry Utusan.
Rombongan diterima oleh jajaran Polres Banggai, antara lain Kasat Lantas AKP I Made Bangus Aditya, Kanit 1 Reskrim Iptu Tomy, Kasat Intelkam AKP Usman, serta Kabagren Kompol I Nyoman Sudano.
Dalam dialog bersama jajaran Polres Banggai, Ketua Bapemperda DPRD Sulteng, Sri Indraningsih Lalusu, menyoroti sejumlah isu strategis, antara lain keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), tindak kejahatan seperti pencurian kendaraan bermotor (curanmor), penyalahgunaan narkotika, serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak kendaraan bermotor.
Baca juga: Polisi Belum Periksa Satu Ponsel Pasca Kematian Afif Siraja
“Kunjungan kami ke Polres Banggai ini merupakan langkah nyata untuk memperkuat sinergi antara legislatif dan aparat penegak hukum. Kami ingin memastikan tata kelola transportasi dan pendapatan daerah berjalan lebih baik,” ucap Sri Indraningsih.
Ia menyoroti maraknya kendaraan tanpa surat resmi dan berpelat luar daerah yang beroperasi di kawasan tambang. Kondisi tersebut dinilai menimbulkan potensi masalah hukum dan keamanan sekaligus mengurangi pendapatan pajak daerah.
“Melalui koordinasi ini, kami berharap ada langkah konkret dari kepolisian untuk menertibkan kendaraan-kendaraan tersebut. Kesadaran masyarakat dan pelaku usaha juga perlu ditingkatkan agar taat pada aturan pajak,” ujarnya.
“Hasilnya bukan hanya peningkatan PAD, tetapi juga terciptanya keadilan bagi seluruh masyarakat,” tambahnya.
Selain itu, Sri Indraningsih juga mendorong pembentukan regulasi baru yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat, termasuk pengaturan pajak untuk kendaraan roda tiga (bentor) dan kendaraan listrik.
“Kebijakan daerah harus mampu mengikuti dinamika zaman, namun tetap berpegang pada asas keadilan dan keberlanjutan lingkungan,” tuturnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD Sulteng Elisa Bunga Allo menyampaikan bahwa saat ini pihaknya tengah menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Narkotika yang disesuaikan dengan kearifan lokal di tiap wilayah.
“Setiap daerah memiliki karakter budaya yang berbeda. Karena itu, penanganan masalah narkotika tidak bisa disamaratakan. Kami ingin Raperda ini menjadi wadah yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga membangun kesadaran kolektif,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa pendekatan dalam memerangi narkotika harus bersifat holistik, melibatkan unsur kemanusiaan, kebudayaan, dan peran masyarakat.
“Perjuangan melawan narkotika tidak cukup hanya dengan penegakan hukum. Harus ada keterlibatan tokoh masyarakat, pemuda, lembaga adat, dan instansi terkait agar kita benar-benar bisa melindungi generasi dari bahaya narkotika,” katanya.
Baca juga: Wakil Ketua DPRD Sulteng Sambut Kedatangan Kapolda Irjen Pol Endi Sutendi di Kota Palu
Elisa berharap, Raperda yang tengah digodok dapat menjadi jembatan antara pemerintah dan rakyat dalam menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan berdaya.
“Mari kita jadikan perjuangan ini sebagai gerakan bersama yang berakar dari nilai budaya kita sendiri, agar masa depan yang bersih dan bermartabat dapat benar-benar terwujud,” pungkasnya.
Kegiatan koordinasi Komisi I DPRD Sulteng di Kabupaten Banggai ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, kepolisian, dan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola daerah yang aman, tertib dan berkeadilan.
