GLOBALSULTENG.COM, PALU – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tengah (Sulteng) Arus Abdul Karim menyebut bahwa pihaknya siap berkolaborasi dalam menertibkan pertambangan ilegal.
Hal itu disampaikan saat Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Direktorat Jenderal (Dirjen) Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulteng, Senin (13/10/2025).
Kata Arus, masalah pertambangan ilegal bukan hanya soal pelanggaran hukum, tetapi menyangkut keselamatan dan keberlanjutan lingkungan di Sulawesi Tengah.
Arus juga mengapresiasi langkah Kementerian ESDM dalam mempertemukan unsur pemerintah pusat, daerah dan aparat penegak hukum untuk mencari solusi menyeluruh atas persoalan pertambangan ilegal.
“DPRD Sulteng siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan Kementerian ESDM untuk mencari solusi yang tegas namun berkeadilan,” ujarnya.
Baca juga: Proses Hukum Fuad Plered Buntu, Cucu Guru Tua Minta Polda Sulteng Segera Tuntaskan Penyidikan
Diketahui, agenda utama rakor tersebut yakni memperkuat sinergi dan koordinasi antar instansi dalam bidang hukum terkait energi serta penanganan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Sulteng.
Rapat tersebut di buka Langsung oleh Gubernur Sulteng Anwar Hafid dan di hadiri oleh Kajati Sulteng, perwakilan Polda Sulteng, Kodam XXIII Palaka Wira, PT CPM, PT AKM, para Tenaga Ahli ESDM dan lainnya.
