GLOBALSULTENG.COM, BALUT – Gubernur Sulteng Anwar Hafid meninjau Pelabuhan Perikanan Mato di Kabupaten Banggai Laut, Rabu (27/8/2025).
Dalam kunjungan tersebut, Anwar Hafid didampingi Bupati Banggai Laut, Sofyan Kaepa serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulteng, Moh. Arif Latjuba.
Kunjungan di pelabuhan perikanan mato ini dimanfaatkan untuk berdialog langsung dengan nelayan dan menyerap aspirasi terkait tantangan yang dihadapi.
Para nelayan mengeluhkan penurunan drastis hasil tangkapan yang sebelumnya mencapai 1.500 box ikan per bulan, kini hanya tersisa 100–200 box.
Cuaca buruk, pembatasan wilayah tangkap, serta minimnya infrastruktur disebut sebagai penyebab utama.
Selain itu, mereka menyoroti keterbatasan fasilitas pelabuhan, mulai dari kebutuhan dermaga tambahan, cold storage, pasokan BBM bersubsidi, hingga perbaikan fasilitas dasar seperti masjid dan WC.
Akses jaringan komunikasi yang lemah juga dinilai menghambat transaksi dengan pembeli di Luwuk dan Palu.
“Pembeli biasanya ingin melihat ikan melalui video call, tetapi di sini tidak ada jaringan, kami juga berharap ada bantuan kapal, jaring dan peningkatan fasilitas pelabuhan,” ujar salah seorang perwakilan nelayan.
Saat ini, terdapat 61 kapal purse seine dan sekitar 60 kapal jollor yang beroperasi di wilayah tersebut.
Menanggapi aspirasi itu, Gubernur Anwar Hafid menegaskan komitmen pemerintah untuk hadir dan memastikan pembangunan sektor kelautan serta perikanan benar-benar menyejahterakan nelayan.
“Pemerintah akan memperhatikan aspirasi bapak-bapak sekalian, prinsipnya, pembangunan kelautan dan perikanan harus berpihak pada kesejahteraan nelayan,” ujarnya.
Gubernur juga mendorong penguatan kelembagaan koperasi nelayan agar harga ikan lebih stabil dan kompetitif.
Baca juga: Dua Penambang Emas Ilegal di Parigi Moutong Ditangkap, Polisi Sita 8 Mesin Alkon
Anwar Hafid mengajak pelaku usaha menghadirkan pabrik pengolahan yang sehat serta berdaya saing wajar.
Kunjungan kerja tersebut ditutup dengan peninjauan fasilitas unit kerja koperasi nelayan yang berada di kawasan pelabuhan, sebagai bagian dari evaluasi dan perencanaan tindak lanjut program pemerintah ke depan.
