GLOBALSULTENG.COM, PALU – Aliansi Rakyat dan Mahasiswa Kota Palu melakukan aksi demonstrasi menolak kenaikan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang mencapai 1000 persen dan pajak makan minum 10 persen.
Demo itu dilakukan aliansi rakyat dan mahasiswa kota palu di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Senin (25/8/2025).
Saat aksi demonstrasi itu, para mahasiswa juga melakukan aksi bakar ban dan teatrikal street theather dari salah satu dewan kesenian rakyat.
Bahkan, massa aksi meminta agar Wali Kota Palu Hadianto Rasyid dihadirkan untuk mengklarifikasi ihwal kenaikan PBB-P2 hingga 1000 persen. Selain itu massa aksi meminta agar pajak makan minum 10 persen segera dievaluasi.
Koordinator Lapangan (Korlap) Fauzi mengatakan kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah sangat membebani rakyat.
“Banyak yang tidak sesuai dengan keadaan rakyat saat ini, keputusan yang mereka ciptakan membuat rakyat menjerit,” ucapnya.
Fauzi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menyuarakan keresahan atas kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah.
“Aksi kami agar anggota DPRD Sulteng memperjuangkan tuntutan kami hingga ke DPR RI agar kebijakan mereka lahirkan tidak menindas rakyat kecil,” ujarnya.
Berikut 12 tuntutan Aliansi Rakyat dan Mahasiswa Kota Palu:
-Batalkan kebijakan PBB-P2.
-Evaluasi pajak makan minum 10 persen.
–Tolak RKUHP.
-Bubarkan DPR.
-Evaluasi tambang di Sulteng.
-Evaluasi alih fungsi lahan ke pertambangan.
-Segera sahkan RUU perampasan aset.
-Menolak penulisan ulang sejarah Indonesia.
-Menagih 19 juta lapangan pekerjaan.
-Jaminan sosial untuk perempuan dan anak.
-Naikkan gaji buruh.
-Evaluasi program MBG.
