GLOBALSULTENG.COM, PALU – Anggota DPRD Sulteng Fery Budiutomo, menyampaikan pandangan Fraksi Amanat Persatuan Pembangunan Rakyat (Ampera) terhadap penjelasan kepala daerah mengenai pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna DPRD Sulteng di Gedung DPRD Sulteng, Jalan Moh. Yamin, Palu, Rabu (2/7/2025).
Dalam pandangannya, Fraksi Ampera menyoroti perlambatan laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah yang pada tahun 2024 tercatat sebesar 9,89 persen, menurun dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 11,91 persen.
“Pemerintah daerah perlu mendorong investasi di sektor infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, diversifikasi ekonomi, serta investasi asing dan domestik secara selektif dan strategis,” ujar Fery Budiutomo.
Fraksi juga menekankan pentingnya penguatan sektor UMKM serta hilirisasi industri nikel dan pangan guna meningkatkan nilai tambah dan ketahanan ekonomi daerah.
Dalam bidang kesejahteraan sosial, Fraksi Ampera mengapresiasi penurunan angka kemiskinan dari 12,18 persen pada 2021 menjadi 11,04 persen di 2024, namun mengingatkan bahwa angka tersebut masih berada di atas rata-rata nasional sebesar 8,57 persen.
Selain itu, Fraksi mencatat peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 70,54 menjadi 72,24 poin dalam periode 2021–2024. Meski tergolong tinggi, capaian ini belum mampu melampaui rata-rata IPM nasional yang mencapai 75,02 poin.
Terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD), Fraksi Ampera mencatat realisasi sebesar Rp2,11 triliun atau 93,94 persendari target Rp2,25 triliun.
Fraksi menilai capaian ini cukup baik, namun tetap mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan potensi PAD melalui sektor perpajakan, retribusi, dan aset daerah, termasuk revitalisasi BUMD.
Fraksi juga mendesak pemerintah daerah mempercepat implementasi Partisipasi Interest (PI) 10 persen di sektor migas sesuai Permen ESDM No. 37 Tahun 2016, agar daerah memperoleh manfaat nyata dari pengelolaan sumber daya alamnya.
Selain itu, Fraksi menyoroti perlunya pendataan alat berat yang beroperasi di wilayah Sulawesi Tengah serta penertiban pembayaran pajaknya agar tidak terjadi kebocoran penerimaan daerah ke wilayah lain.
Mengenai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2024 yang mencapai Rp290,94 miliar, Fraksi menilai hal ini menunjukkan perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah, dengan proyeksi penurunan menjadi Rp200 miliar pada tahun anggaran 2025.
Namun demikian, Fraksi Ampera juga menyoroti masih tingginya angka anak dan remaja yang tidak bersekolah.
Berdasarkan data BKKBN, terdapat lebih dari 89 ribu anak usia 7–12 tahun yang tidak bersekolah, serta 208 ribu pemuda usia 19–24 tahun yang tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
Kondisi ini disebut sebagai tantangan serius yang perlu dijawab melalui program-program strategis seperti “Berani Cerdas.”
Di akhir pandangannya, Fraksi Ampera juga menyoroti sejumlah program bantuan dari beberapa OPDyang tidak terlaksana pada tahun anggaran 2024.
Fraksi meminta agar ke depan, perencanaan dan koordinasi antar perangkat daerah ditingkatkansehingga program-program yang menyentuh langsung masyarakat dapat terealisasi secara maksimal dan tepat sasaran.
