GLOBALSULTENG.COM, PALU – DPRD Kota Palu menggodok regulasi yang memungkinkan pengiriman anak-anak bermasalah ke barak militer sebagai langkah pembinaan karakter dan penanggulangan aksi kriminal remaja.
Rencana ini saat rapat koordinasi antara DPRD, Polresta Palu dan Tim Jaguara yang digelar di ruang sidang utama DPRD, Rabu (14/5/2025).
Ketua DPRD Kota Palu Rico Djanggola menyampaikan bahwa salah satu solusi jangka menengah untuk menekan kasus geng motor dan aksi premanisme yang melibatkan anak di bawah umur adalah melalui pendekatan kedisiplinan berbasis militer.
Baca juga: Komisi B DPRD Palu Gelar Rapat Perdana bersama Perumdam Avo, Bahas Distribusi Air ke Huntap
“Kalau memang memungkinkan secara hukum, kita akan bahas teknis dan regulasinya. Tujuannya untuk pembinaan, bukan penghukuman. Kita ingin anak-anak ini diarahkan ke jalur yang benar,” ucapnya.
Kata Rico, pihaknya akan menyusun poin-poin penting sebagai dasar diskusi pada pertemuan berikutnya bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan stakeholder terkait.
Salah satu opsi yang akan dibahas adalah pengiriman anak bermasalah ke barak militer dalam skema pendidikan karakter.
Rico juga menyebut DPRD tengah mempertimbangkan untuk menghidupkan kembali program Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) sebagai alternatif pembinaan bagi remaja yang terlibat dalam aksi negatif.
Sementara itu, Kapolresta Palu Kombes Pol Deny Abraham menyebut bahwa kepolisian telah bekerja maksimal melalui patroli 24 jam, khususnya oleh Tim Jaguara, untuk memberantas kejahatan jalanan.
Namun, ia mengaku kerap terbentur keterbatasan hukum karena sebagian besar pelaku adalah anak-anak.
“Setelah diamankan, kami tidak bisa melanjutkan proses hukum lebih jauh karena usia pelaku masih di bawah umur. Ini yang menjadi tantangan utama kami,” ujarnya.
Baca juga: DPRD Palu Bahas RPJMD dan LKPJ Wali Kota, Target Rampung 22 Mei 2025
DPRD berkomitmen merumuskan kebijakan konkret bersama semua pihak guna menangani kejahatan jalanan secara preventif, edukatif, dan tegas.
“Kami akan bahas semua opsi, termasuk pendekatan militer, selama itu relevan dan bisa diterapkan tanpa melanggar hak anak,” tutur Rico.
