GLOBALSULTENG.COM, PALU – Pemerintah Kota (Pemkot) Palu menghadirkan program mudik gratis untuk membantu masyarakat agar tidak terbebani dengan biaya transportasi saat merayakan lebaran di kampung halaman.
Program mudik gratis ini melayani 3 rute diantaranya adalah Surabaya-Palu, Balikpapan-Palu dan Makassar Palu dengan target 1000 pemudik.
Pemberangkatan dari Surabaya-Palu dilaksanakan mulai 23 Maret 2025 dan Balikpapan-Palu 24 Maret 2025 menggunakan laut (KM Dharma Kencana V). Sementara, Makassar-Palu memakai transportasi darat (Bus Penumpang) berangkat pada 22 Maret 2025.
Opsi pemberangkatan pun diperbesar, Pemkot Palu menyediakan mudik gratis rute Manado-Palu dan Gorontalo-Palu. Pemberangkatan Manado-Palu dimulai 24 Maret 2025 dan Gorontalo-Palu 25 Maret 2025.
Baca juga: PT HIR Morut Pastikan Kualitas Air Bersih di Petasia Diperbaiki Sampai Hulu Sungai
Tak hanya mudik gratis, Pemkot Palu juga menyediakan layanan bus gratis untuk perjalanan Tawaeli-Toboli Pulang Pergi (PP). Layanan bus gratis Tawaeli-Toboli tersebut bisa digunakan masyarakat setiap weekend atau di hari Sabtu dan Minggu.
Pemberangkatannya, Tawaeli ke Toboli mulai dari pukul 00.07-13.00 wita. Sedangkan, dari Toboli ke Tawaeli dimulai dari pukul 09.00-15.00 wita. Layanan ini telah dibuka sejak 15 Maret 2025.
Masalahnya, Pemkot Palu tak membeberkan sumber pembiayaan dalam program mudik gratis tersebut. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Palu Rusman Ramli menyatakan bahwa Pemkot Palu belum menyampaikan terkait dengan pembiayaan mudik gratis.
“Belum ada (dilaporkan) ataupun konsultasi ke Banggar, sumber dananya dari mana,” ucap Rusman Ramli kepada GlobalSulteng, Kamis 20 Maret 2025.
Tak masalah, kata Rusman Ramli penyediaan program mudik gratis, karena bagian dari progres pelayanan kepada masyarakat menjelang lebaran. Mudik gratis menurutnya, sangat membantu masyarakat kurang mampu apalagi ditengah naiknya kebutuhan pokok.
Tetapi, Ketua Komisi B ini menyatakan sepatutnya ada koordinasi dengan DPRD Kota Palu dalam program mudik gratis tersebut. Menurutnya, jika tak ada pergeseran anggaran dalam program itu, berarti Pemkot Palu bekerjasama dengan pihak ketiga baik swasta ataupun BUMN.
Namun, DPRD Kota Palu punya tanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap distribusi tiket mudik gratis kepada pemudik yang sesuai dengan kriteria.
“Kami juga mendorong adanya transparansi data penerima (peserta mudik) untuk menghindari penyalahgunaan,” ujarnya.
Ihwal pendanaan mudik gratis, GlobalSulteng telah berupaya menanyakan kepada Wali Kota Palu Hadianto Rasyid maupun Sekretaris Daerah Kota Palu Irmayanti Pettalolo, tetapi belum mendapatkan jawaban.
Anggota Komisi B DPRD Palu Muslimun juga ikut menyoroti adanya program mudik gratis. Katanya, Pemkot Palu seyogiyanya terbuka dalam penyediaan anggaran program mudik gratis tersebut.
“Mudik gratis ini setau saya tidak ada budgetnya, dia ambil uangnya dari mana,” kata Muslimun, Kamis 20 Maret 2025.
Tak hanya mudik gratis, Muslimun juga menyoroti Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kata Muslimun, PAD Kota Palu masih sangat rendah di Caturwulan (Cawu) I. Seharusnya sudah mencapai Rp 100 miliar atau diatas 10 persen demi mencapai target realisasi.
Per-tanggal 19 Maret 2025, pajak daerah ditargetkan Rp 400,20 miliar. Tetapi terealisasi Rp 21,72 miliar atau 5,43 persen. Sektor pajak retribusi daerah target pemerintah Rp 38,74 miliar, tetapi terealisasi hanya Rp 2,58 miliar atau 6,66 persen.
Kata Muslimun, saat bulan ramadhan 2025, pendapatan pajak retribusi dari sektor parkir seharusnya bisa naik minimal membantu hingga mencapai 10 persen selain dari pajak Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) maupun penerangan jalan dan lain sebagainya.
“Ini sangat rendah, jauh dari target di cawu satu, masih lemah sekali, jangan sampai efisiensi anggaran jadi alasan target tidak bisa dicapai, tidak ada sangkut pautnya,” tuturnya.
Bahkan, Muslimun pesimis tercapainya target realisasi PAD Pemkot Palu dengan jumlah Rp 590,56 miliar ditahun 2025.
“Saya khawatir targetnya tidak bisa tercapai,” jelasnya.
Soal PAD, GlobalSulteng juga telah mengonfirmasi Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palu Abdul Hafid, tetapi belum mendapatkan jawaban apapun.
Baca juga: Gerakan Pangan Murah Sulteng Resmi Dibuka, Pemerintah Imbau Masyarakat Tak Panic Buying
Anggota Komisi B DPRD Palu Sultan Amin Badawi menyebut bahwa pihaknya berencana menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dispenda Palu dan dinas terkait lainnya buntut lemahnya pendapatan pajak tersebut.
“Kami sudah rencanakan menyurat ke Dispenda, membahas kendala pendapatan daerah itu, dan anggaran mudik gratisnya,” katanya.
