GLOBALSULTENG.COM, PARIMO – Calon Gubernur Sulteng Anwar Hafid menggelar kampanye di Desa Eeya, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Jumat (11/10/2024).
Anwar Hafid menekankan pentingnya mengenal sosok pemimpin yang memiliki pengalaman dan prestasi.
“Sosok pemimpin itu harus berpengalaman dan berprestasi,” jelas Anwar.
Pasangan BERANI diketahui memiliki keahlian dalam mengelola pemerintahan, birokrasi dan pembangunan. Karena ke 2 sosok pasangan BERANI memiliki kemampuan dan pengalaman dari bawah mengelola pemerintahan, birokrasi dan pembangunan.
“Saya sendiri mantan kepala desa selama 7 tahun, dan Bu Dokter Reny pernah menjabat Kepala Puskesmas, hingga menjadi Kepala RSUD Anutapura, RSUD Undata, Kepala Dinas Kesehatan Sulteng dan saat ini masih menjabat sebagai Wakil Wali Kota Palu,” terang Anwar Hafid.
Dalam kampanye terbatas ini, Anwar Hafid juga menghubungi calon Wakil Gubernur Sulteng, Reny Lamadjido, melalui panggilan video call untuk menyapa warga E Eya.
“Mohon maaf, Bapak Ibu, saya belum sempat hadir karena masih berkampanye di sekitar Kota Palu. Mohon dukungan dan doanya untuk kami berdua (2) sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng 2024 dengan nomor urut 2,” pinta Reny Lamadjido.
Anwar Hafid kemudian menjabarkan secara rinci 9 Program unggulan BERANI yang sangat diinginkan oleh masyarakat yang tinggal di kaki gunung tanpa sinyal.
Masyarakat Gigianang diketahui memiliki handphone, namun penggunaannya terbatas untuk memotret, mendengarkan musik, dan sebagai pengganti senter pada malam hari.
“Insya Allah, jika saya terpilih menjadi Gubernur, semua warga yang tinggal di kaki gunung akan menikmati jaringan internet,” kata Anwar.
Dalam sesi tanya jawab, salah satu mantan Kepala Desa Bobalo, Parman, menyatakan bahwa semua program BERANI sangat baik dan bermanfaat bagi rakyat. Ia pun mengajak warga Desa Eeya Parimo untuk memilih nomor urut 2.
Kepala Desa Eeya juga mempertanyakan Program Seribu Kilometer Jalan Tani.
“Semua jalan yang terisolir akan saya buka. Jalan yang paling mendesak akan diprioritaskan, dan harus ada kesepakatan antara pemerintah desa, camat, bupati dan Gubernur,” ujar Anwar Hafid.
