GLOBALSULTENG.COM, DONGGALA – Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Merah Putih Kabupaten Donggala menyampaikan empat tuntutan kepada DPRD Donggala.
Mereka meminta pemerintah daerah mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 10 persen, mempercepat pencairan dana bagi hasil (DBH) pajak, serta menyederhanakan aturan penggunaan anggaran desa.
Aspirasi tersebut disampaikan Ketua DPC APDESI Merah Putih Donggala, Sadrik, bersama Ketua APDESI Merah Putih Sulawesi Tengah, Aslan, dan Bendahara DPC APDESI Donggala, Ari, saat mendatangi Kantor DPRD Donggala, Rabu (11/11/2026).
Kedatangan mereka diterima Ketua DPRD Donggala, Yasin Latakan, bersama Ketua Komisi II DPRD Donggala, Alex.
Sadrik mengatakan, empat tuntutan tersebut merupakan hasil musyawarah bersama para kepala desa di Donggala.
Salah satu persoalan yang disoroti ialah pencairan DBH pajak yang selama ini cenderung dilakukan saat perubahan anggaran atau menjelang akhir tahun.
APDESI meminta pemerintah daerah mempercepat pencairannya agar desa dapat menjalankan program tanpa terkendala keterlambatan anggaran.
Baca juga: Pemprov Sulteng dan PLN Suluttenggo Bahas Percepatan Pemulihan Listrik, Target Normal Desember 2026
“Kami meminta agar dana bagi hasil pajak yang semula dicairkan di perubahan atau di akhir tahun, bisa dicairkan pada awal tahun,” kata Sadrik.
APDESI juga meminta pemerintah daerah menyederhanakan Peraturan Bupati tentang penggunaan DBH pajak.
Mereka menginginkan pemerintah desa memiliki keleluasaan menentukan penggunaan dana berdasarkan hasil musyawarah desa, tanpa terlalu banyak pembatasan program.
Menurut Sadrik, alokasi DBH pajak yang diterima desa relatif terbatas. Karena itu, aturan penggunaannya perlu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing desa.
Tuntutan lainnya berkaitan dengan besaran ADD. APDESI meminta pemerintah daerah mengembalikan alokasi ADD menjadi 10 persen.
Sadrik mengatakan, pihaknya sebelumnya pernah mengusulkan kenaikan hingga 11-12 persen sebelum kebijakan efisiensi anggaran diberlakukan.
Namun, dengan mempertimbangkan kondisi fiskal saat ini, APDESI menilai alokasi 10 persen setidaknya perlu dipenuhi.
“Kami paham keadaan efisiensi anggaran mulai dari daerah sampai ke desa. Tapi paling tidak ADD kami dijadikan 10 persen,” ujarnya.
Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua DPRD Donggala, Yasin Latakan, menjelaskan bahwa persoalan alokasi 10 persen berkaitan dengan realisasi penerimaan pajak daerah.
Menurut Yasin, capaian penerimaan pajak di 158 desa tidak merata. Sejumlah desa bahkan belum mencapai target realisasi sekitar 70-80 persen sehingga kondisi tersebut turut memengaruhi besaran alokasi yang diterima.
Meski demikian, Yasin menyatakan DPRD akan memperhatikan aspirasi APDESI dan menindaklanjutinya bersama pihak terkait.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Donggala, Alex, menyoroti sinkronisasi perencanaan pembangunan desa dengan program pemerintah daerah.
Ia mengatakan, usulan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) mulai dari tingkat desa hingga kabupaten perlu terakomodasi dalam program organisasi perangkat daerah (OPD).
Menurut Alex, masih terdapat usulan pembangunan desa yang disampaikan berulang kali, tetapi belum masuk dalam program pemerintah daerah.
APDESI berharap DPRD mengawal aspirasi tersebut agar pemerintah desa memiliki ruang anggaran yang cukup untuk membiayai pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
