GLOBALSULTENG.COM, MOROWALI – Bupati Morowali Iksan Baharudin Abdul Rauf meminta aparatur sipil negara (ASN) lebih banyak bekerja di lapangan untuk memastikan program pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat.
“Kalau 20 persen di meja kerja, 80 persen harus di lapangan,” kata Iksan saat memimpin apel, Senin, 28 September 2026.
Iksan mengatakan birokrasi tidak cukup hanya menjalankan kebijakan. Setiap organisasi perangkat daerah (OPD) harus mampu membaca persoalan di lapangan dan memastikan program yang dijalankan tepat sasaran.
Ia meminta sekretaris dan kepala OPD memperkuat koordinasi serta menyiapkan data mengenai berbagai persoalan masyarakat, termasuk di sektor kesehatan.
Memasuki persiapan program 2027, Iksan meminta seluruh perangkat daerah mulai menyusun dokumen perencanaan sejak Oktober. Program harus disusun berdasarkan data yang akurat, termasuk data by name by address.
“Jangan merasa karena dekat dengan bupati kemudian bekerja tidak profesional. Kita harus menjalankan program berdasarkan data dan memastikan program tersebut tepat sasaran,” ujarnya.
Iksan juga mengingatkan agar setiap rencana pembangunan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Baca juga: Gubernur Anwar Hafid Dorong Percepatan Program Tiga Juta Rumah di Sulteng
Menurut dia, program harus dirancang dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan pendapatan daerah.
“Kalau membangun, diskusikan sebaik mungkin agar keuangan dan pendapatan tidak ngos-ngosan. Kita harus mengontrol dan menyeimbangkan keuangan supaya ke depan semuanya jelas,” katanya.
Ia menegaskan setiap program pemerintah harus memiliki dampak yang dapat dirasakan masyarakat, bukan sekadar menambah daftar kegiatan.
“Program harus berdampak. Jangan hanya membuat program, tetapi harus dipastikan masyarakat bisa menikmati manfaatnya,” tegas Iksan.
Dalam apel tersebut, Iksan juga meminta Satpol PP dan Damkar memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau.
Personel dan armada diminta disiapkan, termasuk dengan pembagian anggota untuk menghadapi potensi kebakaran.
Satpol PP juga diminta menertibkan baliho yang sudah tidak relevan, termasuk baliho berkaitan dengan kepentingan politik.
Penertiban juga mencakup reklame yang belum memenuhi kewajiban pembayaran pajak, khususnya di wilayah kecamatan.
