GLOBALSULTENG.COM, PALU – Gubernur Sulteng Anwar Hafid mengajak Abnaul Khairaat untuk melanjutkan perjuangan Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri dalam bidang pendidikan dan dakwah.
Hal itu disampaikan saat menghadiri Haul ke-58 Guru Tua yang diikuti ribuan jamaah dari berbagai daerah di Kompleks Alkhairaat, Palu, Rabu (1/4/2026).
Kata Anwar Hafid, kehadiran masyarakat bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan bukti kecintaan mendalam kepada Guru Tua.
“Kalau bukan karena cinta kepada Guru Tua, tidak mungkin kita ada di sini. Ini adalah cinta yang tidak terbatas,” ujarnya.
Dia menekankan, kecintaan tersebut harus diwujudkan dalam tindakan nyata, terutama dengan meneruskan perjuangan di bidang pendidikan.
“Tanda cinta kita adalah melanjutkan perjuangan Guru Tua,” tuturnya.
Menurut Anwar Hafid, warisan terbesar Guru Tua adalah pendidikan sebagai fondasi peradaban. Konsep tersebut bahkan telah dirintis jauh sebelum wacana Indonesia Emas 2045 digaungkan.
“Tidak ada jalan lain untuk mengubah nasib selain pendidikan,” jelasnya.
Sebagai bentuk komitmen, Pemprov Sulteng tengah menyiapkan kebijakan wajib belajar 13 tahun dengan memasukkan Madrasah Diniyah Awaliyah ke dalam sistem pendidikan formal.
Selain itu, Anwar Hafid menyoroti kesejahteraan guru madrasah yang dinilai masih memprihatinkan. Ia mendorong adanya perhatian bersama untuk meningkatkan penghargaan terhadap para pendidik yang selama ini mengabdi dengan penuh keikhlasan.
Disisi lain, Anwar Hafid juga mengusulkan penataan kawasan haul agar lebih representatif dan nyaman bagi jamaah, termasuk melalui kerja sama dengan Universitas Tadulako (Untad).
Sementara itu, Ketua Utama Alkhairaat Alwi bin Saggaf bin Muhammad Al-Jufri menyatakan bahwa perjuangan Guru Tua merupakan tanggung jawab bersama untuk dilanjutkan.
Dia mengingatkan besarnya pengorbanan Guru Tua dalam berdakwah dan membangun pendidikan di berbagai wilayah.
Diketahui, Haul ke-58 Guru Tua ini turut dihadiri sejumlah tokoh nasional, di antaranya Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, serta sejumlah pejabat dan anggota DPR RI.
