GLOBALSULTENG.COM, MOROWALI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali menyiapkan skema outsourcing atau alih daya bagi para tenaga honorer non database Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Morowali, Asep Haerudin mengatakan skema ini disiapkan agar para honorer tetap bekerja tanpa melanggar aturan.
Kata Asep Haerudin, tenaga honorer yang tak masuk database BKN sekitar 642, diantaranya 327 tenaga kesehatan dan 315 tenaga teknis. Sementara, untuk tenaga guru masih dalam proses pendataan.
Adapun skema outsourcing, disiapkan bagi para tenaga teknis. Kemudian, tenaga kesehatan melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan tenaga guru masih menunggu skema dari Dinas Pendidikan.
“Tapi skema ini tidak menghilangkan hak-hak para tenaga honorer, jika kedepan ada penerimaan CPNS atau PPPK,” ucapnya saat diwawancarai GlobalSulteng melalui via telepon WhatsApp, Selasa (20/1/2026).
Menurut Asep Haerudin, gaji honorer Morowali dengan pendidikan terakhir sarjana sekitar Rp2 jutaan dan lulusan SMA Rp1,7 juta. Besaran gaji tersebut ditargetkan tidak akan berubah, meskipun menggunakan skema outsourcing.
Baca juga: Honorer Pemprov Sulteng yang Tak Lulus CPNS Diusulkan Jadi PPPK Paruh Waktu? Begini Penjelasan BKD
“Memang kalau pakai vendor, cukup besar pengeluarannya, karena mereka pasti perhitungkan keuntungan, tapi kita sesuaikan juga dengan kondisi keuangan daerah,” ujarnya.
Asep Haerudin juga memastikan tidak ada honorer Morowali yang dirumahkan. Hanya saja, para honorer diminta untuk menunggu perkembangan meski belum mendapatkan gaji.
“Mungkin diminta menunggu itu, mereka mengartikan sebagai dirumahkan, tapi sesuai dengan petunjuk bupati, tidak ada yang dirumahkan,” tuturnya.
