GLOBALSULTENG.COM, DONGGALA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) mengambil langkah progresif dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Donggala.
Hal itu ditandai dengan pencanangan program inovasi Berani Pelita Hati (Peduli Kesehatan Ibu dan Anak) di Posyandu Desa Nupabomba, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, Sabtu (20/12/2025).
Program inovasi Berani Pelita Hati ini merupakan startegi pendekatan berbasis keluarga dan komunitas yang menempatkan ibu sebagai pusat intervensi gizi anak.
Program tersebut dicanangkan langsung oleh Gubernur Sulteng Anwar Hafid bersama Wakil Gubernur Reny A. Lamadjido dan Ketua TP PKK Provinsi Sulteng Sry Nirwanti Bahasoan.
Kata Anwar Hafid, program Makan Bergizi Gratis (MBG) tak lagi bersifat seragam, tetapi dirancang khusus bagi anak-anak stunting sesuai kebutuhan gizinya masing-masing.
“Lebih bagus kita buatkan MBG khusus untuk anak stunting, jangan disamaratakan, karena ibu yang paling tahu apa yang dimakan anaknya, negara hadir, pemerintah bantu, tapi tetap berbasis keluarga,” ucapnya.
Anwar Hafid juga mengusulkan pola satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mendampingi satu anak stunting, dengan estimasi bantuan Rp15 ribu per hari atau sekitar Rp400–450 ribu per bulan, yang diserahkan langsung kepada ibu dengan pendampingan PKK dan tenaga kesehatan.
“OPD jangan datang ke rumah binaan dengan tangan kosong, bawa telur, buah dan susu, bukan hanya anaknya yang diurus, ibunya juga harus kita perhatikan,” ujarnya.
Menurutnya, stunting bukan penyakit menular dan aib, tetapi kondisi yang harus dihadapi dengan empati, gotong royong dan intervensi tepat sasaran.
Anwar Hafid menargetkan untuk melakukan evaluasi enam bulan, tepatnya pada Juli 2026 dan berjanji akan kembali ke Desa Nupabomba.
“Hari ini tercatat 29 anak stunting di Nupabomba. Enam bulan ke depan, saya berharap sudah tidak ada lagi,” tuturnya.
Kemudian, Wakil Gubernur Sulteng Reny A. Lamadjido menyatakan bahwa Tim Pengerak PKK merupakan ujung tombak utama, karena menjangkau langsung hingga tingkat dasawisma.
“Struktur PKK memungkinkan intervensi by name, by address, by case, ini yang membuat program berjalan nyata di lapangan,” kata Reny yang juga merupakan Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Sulteng.
Reny Lamadjido memaparkan bahwa prevalensi stunting Sulteng berdasarkan SSGI, turun dari 27,1 persen (2023) menjadi 26,1 persen (2024).
Sementara, pada 2025, meski tanpa SSGI, data EPPGBM menunjukkan angka yang lebih baik, yakni 9,6 persen secara provinsi dan 19,6 persen di Kabupaten Donggala.
Untuk menjaga akurasi data, Pemprov Sulteng mengalokasikan insentif fiskal Rp5,6 miliar untuk pengadaan alat antropometri standar dan pendampingan enumerator.
“Kesalahan pengukuran menjadi penyebab fluktuasi data, itu yang kita benahi sekarang,” jelasnya.
Ketua TP PKK Provinsi Sulteng Sry Nirwanti Bahasoan menambahkan, penggunaan stiker pink “Ayo Cegah Stunting” sebagai pendekatan sosial dan budaya gotong royong.
Stiker dipasang by name, by address, by case dan akan dicabut setelah anak keluar dari kategori stunting, memastikan intervensi tepat sasaran dan terdata.
“Pink adalah simbol kasih sayang, stiker ini bukan stigma, tapi tanda agar anak-anak ini mendapat perhatian bersama,” pungkasnya.
