GLOBALSULTENG.COM – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Laskar Merah Putih Abdul Rachman Thaha mengkritisi keberadaan bandara khusus PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Kabupaten Morowali.
Kritik tersebut muncul pasca temuan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin saat menghadiri latihan Komando Gabungan (Kogab) TNI Terintegrasi 2025 di kawasan PT IMIP pada Kamis, 20 November 2025.
Menhan Sjafrie mengklaim bahwa operasional Bandara Khusus PT IMIP tanpa adanya pengawasan dari otoritas negara, termasuk Bea Cukai dan Imigrasi. Hal ini juga disorot oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).
Abdul Rachman Thaha mendorong agar dilakukan investigasi ihwal keterlibatan mulai dari pembangunan, pejabat tingkat pusat hingga daerah.
“Kejar dan pertanyakan ke mereka kenapa bisa diberikan ruang atau akses seperti itu, apalagi ini sudah diketahui Menhan, saya mendukung langkah negara untuk menertibkan,” ucapnya melalui keterangan resminya, Rabu (26/11/2025).
Baca juga: Pemprov Sulteng Meraih Penghargaan sebagai Daerah Peduli Perlindungan Konsumen
Pasalnya, operasional Bandara Khusus PT IMIP yang diduga tanpa adanya pengawasan dari otoritas telah merugikan negara maupun daerah dan berpotensi melanggar berbagai ketentuan hukum.
ART, sapaan akrabnya mengatakan fasilitas yang begitu spesialnya di Morowali diberikan kepada pihak swasta. Hal ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap negeri ini.
“Pastinya negara dirugikan, termasuk daerah juga, dalam hal ini sulteng, khususnya morowali,” ujarnya.
Dia menambahkan, persoalan tersebut tidak boleh hanya berhenti pada temuan. Pemerintah harus hadir melakukan investigasi, apalagi operasional bandara tersebut telah berjalan beberapa tahun.
“Sekali lagi, harus diusut ini, apa alasan dan latar belakang sehingga ada fasilitas seperti ini,” tuturnya.
