Seputar Sulteng

Dana Transfer Daerah 2026 Susut, Anwar Hafid Minta OPD Kreatif Cari Program ke Pusat

Global Sulteng
×

Dana Transfer Daerah 2026 Susut, Anwar Hafid Minta OPD Kreatif Cari Program ke Pusat

Sebarkan artikel ini
Editor: Rian Afdhal
Dana Transfer Daerah 2026 Susut, Anwar Hafid Minta OPD Kreatif Cari Program ke Pusat
Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Anwar Hafid meminta agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kreatif membuka akses program ke Kementerian terkait. Foto: IST.

GLOBALSULTENG.COM, PALU – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Anwar Hafid meminta agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kreatif membuka akses program ke Kementerian terkait.

Hal ini dilakukan demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang saat ini menjadi fokus utama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng.

Iklan - Geser ke bawah untuk melanjutkan
Iklan - Geser ke bawah untuk melanjutkan

Kata Anwar Hafid, Dana Transfer ke Daerah (TKD) akan berkurang 30 persen mulai tahun 2026. OPD perlu mempunyai jalur individu di Kementerian terkait agar bisa menarik kegiatan dari pusat.

Baca juga: Kejati Sulteng Selamatkan Uang Negara Sebesar Rp 4,8 Miliar Periode Januari-Agustus 2025, Berikut Rinciannya!

“Setiap OPD harus punya jalur di kementerian, tidak boleh pulang dengan tangan kosong, itulah yang saya sebut APBD bayangan, kegiatan yang bisa kita tarik dari pusat,” ucapnya saat Rapat Pimpinan (Rapim) Evaluasi dan Pengawasan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 di Ruang Polibu, Rabu (3/9/2025).

Selain dana transfer daerah, Anwar Hafid menyinggung paket-paket pekerjaan yang rawan tidak diselesaikan sebelum akhir tahun anggaran.

Baca juga: Gubernur Sulteng Anwar Hafid Duduk bersama Pendemo, Pastikan Segera Hentikan Aktivitas Tambang Ilegal

“Kalau memang tidak memungkinkan dilaksanakan, lebih baik ditunda daripada menimbulkan masalah, segera laporkan apa adanya, jangan direkayasa, yang bisa jalan, lanjutkan, yang rawan, hentikan,” ujarnya.

Baca juga: Satresnarkoba Polres Parimo Tangkap Satu Terduga Pengedar Sabu di Kecamatan Tomini

Anwar Hafid menambahkan, pengembangan digitalisasi dan sistem pengawasan berbasis teknologi juga sangat penting untuk memperkuat tata kelola pembangunan, seperti penggunaan CCTV dan command center sebagai instrumen kontrol publik yang efektif.

“Target kita jelas, pembangunan harus selesai tepat waktu, PAD meningkat dan tata kelola pemerintahan bertransformasi menuju digital, semua OPD harus bekerja cepat, disiplin dan transparan,” tuturnya.