GLOBALSULTENG.COM, PALU – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Palu resmi merampungkan pembahasan akhir Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu Tahun 2025–2029.
Rangkaian rapat intensif yang digelar sejak 8 hingga 10 Juli ini menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis untuk mengarahkan pembangunan Kota Palu selama lima tahun ke depan.
Pembahasan yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD Kota Palu itu melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) pemrakarsa dan lintas sektor terkait.
Fokus utama Pansus antara lain mencakup pengarusutamaan gender, penguatan ekonomi kreatif, pengembangan pariwisata berbasis sejarah kebencanaan, serta optimalisasi pendapatan daerah.
Ketua Pansus RPJMD, Mutmainah Korona, menegaskan pentingnya pembangunan yang inklusif dan responsif gender. Ia menyebut RPJMD harus memasukkan data sektoral seperti kekerasan terhadap perempuan dan anak, stunting berdasarkan jenis kelamin, serta partisipasi penyandang disabilitas sebagai dasar perencanaan yang adil dan berkeadilan sosial.
“Prinsip keadilan harus hadir sejak dalam dokumen perencanaan. Data dan kebijakan harus sensitif terhadap kelompok rentan,” ucapnya, Sabtu (12/7/2025).
Pansus juga mendorong penguatan dasar hukum pengarusutamaan gender dengan merujuk pada UU CEDAW hingga Perda RTRW dan dokumen lingkungan hidup daerah.
Lebih lanjut, Pansus turut mendorong Pemerintah Kota Palu untuk menjadikan sejarah kebencanaan sebagai aset wisata edukatif. Sejumlah lokasi seperti Masjid Terapung, jembatan IV yang runtuh, kawasan likuifaksi Petobo dan Balaroa, hingga pemakaman massal di Poboya diusulkan dikembangkan menjadi destinasi geo-wisata.
Menurut Pansus, langkah ini sejalan dengan cita-cita Palu sebagai Geopark City dan pusat pengetahuan kebencanaan nasional. Program seperti Sekolah Khusus Keluarga dan Palu Resilient diproyeksikan menjadi pilar utama peningkatan ketangguhan masyarakat.
Dalam pembahasan RPJMD, Pansus menyoroti ketidakjelasan status operasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu. DPRD mendesak dilakukannya Rapat Dengar Pendapat untuk memperjelas arah pengelolaan kawasan tersebut.
Selain itu, Pemkot juga diminta mengawal potensi Dana Bagi Hasil, terutama dari sektor pertambangan emas PT CPM, agar memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Proyeksi pendapatan lima tahun ke depan juga harus disusun realistis, responsif terhadap dinamika global, dan didukung dengan strategi penguatan BUMD, termasuk kajian pembentukan PD Pasar.
Dalam sektor pariwisata, Pansus meminta agar Pemkot memperkuat pengembangan wisata religi, wisata kota tua, serta wisata alam seperti Bukit Salena, Uwetumbu, dan Teluk Palu. Dinas Pariwisata diminta menghadirkan program-program inovatif yang mampu menarik wisatawan dan mendongkrak ekonomi lokal.
Pansus juga mengusulkan pengembangan kawasan tematik seperti Pasar Bambaru tanpa membebani APBD, sebagai bentuk efisiensi dan inovasi anggaran.
Disisi lain, infrastruktur kota diharapkan ramah anak, inklusif, dan tahan terhadap risiko bencana.
“Kami ingin arah pembangunan Kota Palu lima tahun ke depan tidak hanya tangguh secara ekonomi, tapi juga adil dan berkelanjutan bagi semua,” ujarnya.
Seluruh rekomendasi ini akan dibawa ke rapat paripurna DPRD sebagai langkah finalisasi RPJMD 2025–2029. Palu kini bersiap menatap arah pembangunan yang lebih progresif, partisipatif, dan responsif terhadap tantangan masa depan.
