GLOBALSULTENG.COM, PALU – Gubernur Sulteng Anwar Hafid menyampaikan perlunya kolaborasi konkret antara pemerintah daerah dan perusahaan tambang dalam mengatasi kemiskinan yang masih bertahan di atas 11 persen, meskipun Sulteng dikenal sebagai pemilik cadangan nikel terbesar di dunia.
“Ini paradoks yang harus kita selesaikan bersama,” ucapnya saat bertemu dengan perwakilan korporasi tambang di ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulteng, Kamis (24/4/2025).
Anwar Hafid juga mendorong perusahaan tambang, khususnya yang beroperasi di Morowali dan Morowali Utara (Morut) untuk mengambil peran strategis melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dan pengembangan masyarakat (Community Development).
Anwar Hafid mencontohkan pemberian beasiswa pendidikan tinggi hingga ke Tiongkok dan pembangunan rumah sakit bertaraf Internasional sebagai bentuk tanggungjawab moral atas sumber daya alam yang telah diambil.
Baca juga: Dinas PMD Tampil Memukau, Calon Juara di Lomba Vokal “Gelar Talenta” Semarak Sulteng Nambaso 2025
“Walau nikel habis, tapi kalau bapak-bapak mewariskan SDM unggul kepada kami, itu investasi jangka panjang untuk Sulteng,” ujarnya.
Gubernur juga meminta perusahaan untuk berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak. Ia menyoroti rendahnya penerimaan pajak bahan bakar minyak (BBM) yang hanya sekitar Rp300 miliar per tahun, jauh di bawah Kalimantan Timur yang bisa mencapai Rp7 triliun.
Anwar Hafid menekankan pentingnya transparansi jumlah alat berat dan kendaraan tambang, serta sumber pengisian BBM-nya.
Selain itu, perusahaan diminta juga untuk mengalihkan pendaftaran NPWP dan kantor pusat ke Sulteng.
“Kita ingin pajak yang dibayar perusahaan kembali ke rakyat Sulteng, bukan ke daerah lain,” tuturnya.
Kemudian, Anwar Hafid juga menyinggung pentingnya optimalisasi pajak air permukaan dan pajak bea balik nama kendaraan yang selama ini belum maksimal karena banyak kendaraan tambang masih berpelat luar daerah.
Terkait tenaga kerja asing (TKA), Anwar Hafid meminta perusahaan lebih terbuka dalam pelaporan pekerja asing, mengingat banyaknya TKA yang bekerja di lebih dari satu kabupaten. Ia juga menyoroti buruknya hasil pelatihan Bahasa Indonesia bagi TKA yang dinilai belum efektif.
“Saya pernah tanya ‘sudah makan?’ pakai Bahasa Indonesia, tapi tidak dijawab karena tidak paham. Padahal mereka sudah ikut pelatihan,” jelasnya.
Sebagai solusi, Pemprov bekerja sama dengan Universitas Tadulako dan lembaga pelatihan bahasa untuk mengadakan kursus Bahasa Mandarin gratis bagi pelajar dan masyarakat lokal agar bisa menjadi penerjemah di lingkungan industri.
Di sektor pendidikan vokasi, Pemprov melalui program BERANI Cerdas mulai tahun ini akan menanggung biaya prakerin dan uji kompetensi siswa SMK. Gubernur meminta perusahaan tidak menolak permohonan prakerin maupun rekrutmen lulusan SMK bersertifikat.
“Tolong terima mereka. Ini bagian dari komitmen kita membangun SDM,” katanya.
