GLOBALSULTENG.COM, PALU – Sebanyak 21 Cabang Olahraga (Cabor) dan 4 KONI Kabupaten/Kota menolak pelaksanaan Musyawarah Provinsi (Musprov) KONI Sulteng yang dinilai dipaksakan tanpa mempertimbangkan aturan yang berlaku.
Ketua Pengprov Akuatik Sulteng Hidayat Lamakarate menyebut bahwa Musprov harus mengacu pada regulasi yang ada, termasuk Permenpora serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KONI.
“Setiap langkah harus sesuai ketentuan yang berlaku, kami meminta agar Musprov tidak dilakukan secara tergesa-gesa,” ucapnya, Rabu (19/3/2025).
Hidayat menyoroti kejanggalan dalam percepatan Musprov yang dilakukan setelah salah satu kandidat Ketua Umum KONI Sulteng (Arnila Muhammad Ali) dinyatakan lolos seleksi berkas.
“Beliau sebelumnya telah menyampaikan bahwa akan menjalankan ibadah umroh di bulan ramadan, tiba-tiba, jadwal Musprov dimajukan, ini menimbulkan kesan seolah-olah ada upaya menghalangi beliau untuk ikut dalam pemilihan,” ujarnya.
Menurutnya, jika Musprov tetap dilaksanakan panitia pada 21 Maret 2025, maka adanya potensi perpecahan ditubuh KONI Sulteng.
“Ini hanya akan melahirkan kepengurusan yang tidak solid dan berisiko membatasi akses fasilitas bagi cabor dan KONI kabupaten yang tidak sejalan,” tuturnya.
Olehnya, 21 pengurus cabor dan 4 KONI kabupaten/Kota sepakat menolak pelaksanaan Musprov. Panitia juga diminta untuk membuka ruang musyawarah agar proses berjalan sesuai aturan.
Disisi lain, Sekretaris Pengprov Persatuan Sepak Takraw Indonesia (PSTI) Sulteng Ashar Yahya juga memprotes percepatan Musprov KONI Sulteng. Ia menilai adanya kepentingan (skenario politik) dibalik hal tersebut.
“Ada skenario terselubung yang berpotensi merampas hak kandidat lain secara tidak adil,” jelasnya.
Bahkan, Ashar menuding percepatan ini bertujuan menggugurkan Arnila Muhammad Ali yang telah mengumumkan rencana ibadah umrohnya.
“Kalau jadwalnya dimajukan secara tiba-tiba, ini seperti musyawarah yang merampok hak orang lain,” katanya.
Lebih lanjut, Ashar juga menduga ada upaya untuk mengesahkan calon tunggal dalam Musprov tersebut.
“Mereka ingin memaksakan pimpinan sidang untuk mengesahkan satu calon tunggal, ini berbahaya dan bisa merusak demokrasi dalam tubuh KONI,” ujarnya.
Baca juga: Kabar Gembira! Pegawai Honorer di Morowali Dapat THR Setara Sebulan Gaji
Ashar memastikan dirinya akan hadir dalam Musprov, meski tidak diundang secara resmi.
“Saya akan datang, membawa mandat, dan siap melakukan protes langsung di forum, jika ini dipaksakan, saya pastikan akan ada perlawanan,” pungkasnya.
Sementara itu, pemerintah daerah dikabarkan telah mengusulkan kepada pihak kepolisian agar mempertimbangkan penundaan Musprov. Namun, hingga kini belum ada pernyataan resmi terkait tindak lanjut usulan tersebut.
