GLOBALSULTENG.COM, PALU – Pemerintah Kota (Pemkot) Palu kembali mencetak prestasi gemilang dengan meraih 3 penghargaan bergengsi dari 2 Kementerian Keuangan-Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
Adapun 3 penghargaan dari 2 Kementerian itu diterima langsung oleh Wakil Wali Kota Palu dalam acara Penyerahan DIPA dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah Tahun 2025 di Gedung Pogombo, Jl Ahmad Yani, Kota Palu, Selasa (17/12/2024).
Penghargaan pertama adalah predikat Kota Peduli Hak Asasi Manusia Tahun 2023 yang diberikan oleh Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Natalius Pigai.
Baca juga: Wakapolda Sulteng Brigjen Helmi Pimpin Upacara Penutupan Pembentukan Bintara Polri 2024
Penghargaan ini mengukuhkan komitmen Kota Palu dalam mengutamakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM di tingkat daerah.
Penghargaan kedua adalah Terbaik II Kinerja Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2023 yang dianugerahkan dalam ajang Kemenkeu Satu Sulteng Awards (K1S Awards).
Penghargaan tersebut diserahkan oleh Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Sulteng sebagai bentuk apresiasi atas pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel.
Penghargaan ketiga, Kota Palu meraih predikat Gold Achievement dalam WTP Awards 2024 dari Kementerian Keuangan RI.
Prestasi ini diberikan atas keberhasilan Kota Palu mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 10 tahun berturut-turut.
Gubernur Sulteng Rusdy Mastura mengapresiasi kinerja Pemerintah Kota Palu dan berharap penghargaan ini dapat menjadi pemicu peningkatan kinerja lembaga di seluruh daerah.
“Penghargaan dari Kementerian Keuangan dan Kementerian HAM ini diharapkan dapat meningkatkan sinergitas antar lembaga serta menjadikan Sulteng sebagai percontohan nasional, khususnya dalam implementasi HAM yang berkelanjutan dan pengelolaan keuangan negara yang bertanggung jawab,” ucapnya.
Disisi lain, Reny Lamadjido menyebutkan bahwa penghargaan ini merupakan hasil kerja keras seluruh pihak di Kota Palu.
Baca juga: Gibran Center Siap Kawal Anwar Hafid-Reny Lamadjido Hadapi Gugatan di Mahkamah Konstitusi
“Ini adalah bukti nyata dedikasi kami untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang humanis, transparan dan akuntabel demi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Dengan pencapaian ini, Kota Palu semakin mengukuhkan diri sebagai daerah yang unggul dalam pengelolaan hak asasi manusia dan anggaran keuangan negara.
