GLOBALSULTENG.COM, PALU – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI, Ossy Dermawan, melakukan kunjungan kerja ke Sulawesi Tengah, Rabu (4/12/2024).
Dalam kesempatan ini, Ossy hadir dalam acara Silaturahmi dan Temu Kader Partai Demokrat Sulawesi Tengah yang digelar di Hotel Santika Palu.
Acara tersebut dihadiri pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid dan Reny Lamadjido bersama ratusan kader Partai Demokrat se-Sulteng.
Diantara yang hadir, tampak Sekretaris DPD Demokrat Sulteng Hidayat Pakamundi, Ketua DPC Demokrat Morowali Syarifuddin Hafid dan Ketua DPC Demokrat Kota Palu Abdul Rahim Al Amri.
Dalam sambutannya, Anwar Hafid melaporkan kemenangan dirinya dan Reny Lamadjido berdasarkan hasil hitung cepat dan Sirekap KPU dengan perolehan suara sebesar 45,03 persen.
“Alhamdulillah, kemenangan ini adalah kemenangan masyarakat Sulawesi Tengah. Saya sangat bangga pak Wamen bisa hadir untuk berbagi momen ini,” ucap Anwar.
Soroti Tumpang Tindih Lahan
Anwar Hafid juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan persoalan pertanahan di Sulawesi Tengah, khususnya tumpang tindih Hak Guna Usaha (HGU) dengan tanah masyarakat.
Ia menyoroti dugaan pencaplokan lahan oleh perusahaan swasta di kawasan perkebunan kelapa sawit di Morowali dan Morowali Utara.
“Banyak laporan terkait tumpang tindih HGU yang berdampak pada masyarakat, ini sering saya sampaikan saat di Komisi II. Saya titipkan kepada Wamen agar persoalan ini menjadi perhatian, khususnya di Morowali dan Morut,” ujarnya.
Ia menyebut salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah dugaan pencaplokan lahan oleh PT Rimbunan Alam Sentosa, anak usaha PT Astra Agro Lestari.
Menanggapi hal ini, Ossy Dermawan mengakui bahwa pengelolaan tanah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan.
“Memang banyak kekurangan dalam pengelolaan tanah, ini menjadi catatan serius bagi kami,” tutur Ossy.
Ia meminta Anwar Hafid untuk memberikan data rinci terkait tumpang tindih HGU di wilayah tersebut.
“Mohon diberikan data detail agar bisa kami telusuri lebih lanjut di Kementerian ATR/BPN,” jelasnya.
Ossy juga menjelaskan bahwa penanganan konflik pertanahan harus diklasifikasikan sesuai kewenangan. Sengketa tanah, misalnya, menjadi ranah pengadilan, sedangkan pendudukan kawasan hutan berada di bawah kewenangan Kementerian Kehutanan.
“Kami harus mengurai permasalahan satu per satu, apalagi sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pengelolaan tanah harus dilakukan secara adil dan berkelanjutan,” katanya.
Penataan Ulang HGU
Ossy menyebutkan bahwa Kementerian ATR/BPN telah membentuk Satgas Sawit untuk menata ulang HGU perusahaan kelapa sawit yang bermasalah. Namun, penertiban lahan sawit di kawasan hutan membutuhkan koordinasi antara ATR/BPN dan Kementerian Kehutanan.
Baca juga: Polres Morowali Libatkan Tim Labfor Makassar Selidiki Penyebab Kebakaran di Kantor KPU
“Kami sedang melakukan penataan ulang terkait beberapa HGU sawit, tetapi jika lokasinya berada di kawasan hutan, itu memerlukan kerja sama lintas kementerian,” pungkasnya.
Temu Kader Partai Demokrat ini menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyelesaikan permasalahan tanah, khususnya di wilayah Sulawesi Tengah, yang menjadi salah satu prioritas pasangan Anwar Hafid dan Reny Lamadjido untuk masa kepemimpinan mendatang.
