GLOBALSULTENG.COM, PALU – Gubernur Sulteng Anwar Hafid, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna, Senin (30/3/2026).
Rapat yang berlangsung di Gedung DPRD Sulteng itu dipimpin Ketua DPRD, Arus Abdul Karim, serta dihadiri unsur Forkopimda, anggota dewan, dan jajaran pemerintah daerah.
Dalam paparannya, Anwar Hafid mengatakan pembangunan daerah dijalankan melalui program strategis Sembilan Berani dengan sejumlah capaian di berbagai sektor.
Di bidang pendidikan, pemerintah menyalurkan bantuan kepada puluhan ribu siswa di 13 kabupaten/kota, termasuk beasiswa bagi siswa kurang mampu dan berprestasi.
Digitalisasi sekolah dan pelatihan vokasional juga mulai diperkuat.
Namun, ia mengakui masih ada tantangan, di mana dari 37.993 lulusan SMA/SMK tahun 2024, hanya sekitar 40 persen yang melanjutkan ke perguruan tinggi.
Di sektor kesehatan, pemerintah mencatat peningkatan layanan, perluasan jaminan kesehatan, serta penguatan fasilitas kesehatan, termasuk peningkatan status rumah sakit sebagai rujukan.
Baca juga: Gubernur Anwar Hafid Prioritaskan Perbaikan Akses Jalan dan Air Bersih di Vatutela
Pada sektor infrastruktur, pembangunan dan peningkatan jalan terus berjalan, disertai perluasan jaringan listrik desa untuk menjangkau puluhan ribu kepala keluarga yang belum teraliri listrik.
Pengembangan konektivitas wilayah dan kawasan ekonomi berbasis pertanian dan perikanan juga mulai menunjukkan hasil, termasuk hilirisasi komoditas unggulan seperti rumput laut.
Di sektor sosial dan ekonomi, pemerintah menjalankan program pemberdayaan masyarakat, bantuan usaha produktif, serta stabilisasi harga kebutuhan pokok untuk menjaga daya beli.
Secara makro, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah tercatat masih di atas rata-rata nasional, sementara angka kemiskinan menunjukkan tren penurunan.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga mengalami peningkatan.
Meski begitu, Anwar Hafid menyatakan masih terdapat sejumlah tantangan strategis, antara lain rumah tidak layak huni, peredaran narkoba, konflik agraria, serta persoalan lingkungan akibat aktivitas pertambangan.
“Pembangunan tidak hanya soal capaian angka, tetapi bagaimana manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Dia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan DPRD untuk mempercepat pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah terpencil.
“Kami akan terus memperkuat kolaborasi agar pembangunan lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan,” tuturnya.
