GLOBALSULTENG.COM, DONGGALA – Sudah dua bulan lebih Jembatan Gantung di Desa Tonggolobibi, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala ambruk akibat banjir pada 29 November 2025 lalu.
Jembatan itu merupakan penghubung antara Dusun 5, 7 dan 8 di Desa Tonggolobibi. Sejak rusaknya jembatan tersebut, para siswa Sekolah Dasar (SD) yang berada di Dusun 7 dan 8, harus menempuh enam kilometer menuju sekolah.
Di Desa itu di sediakan satu unit mobil pikap antar jemput siswa milik warga setempat, dengan ongkos sekali jalan Rp5 ribu per orang. Sebagian dari mereka menggunakan jasa itu.
Namun, sebagian lagi dari mereka memilih untuk menggunakan rakit, karena jarak yang cukup dekat, hanya sekitar 500 meter. Rakit itu dibuat oleh warga setempat dengan biaya Rp2 ribu per orang.
Demi mengejar cita-cita, para siswa SD di Tonggolobibi itu rela bertaruh nyawa dengan menggunakan rakit, Pasalnya, selain sungai yang dalam, jalur itu merupakan habitat buaya.
Kepala Desa (Kades) Tonggolobibi M Saleh mengatakan Pemerintah Desa telah menyerahkan proposal ke Pemerintah Provinsi agar segera dibuatkan jembatan darurat pascabanjir. Tetapi, permintaan itu tak bisa dipenuhi karena sungai yang cukup dalam dan lebar.
Menurut Saleh, mayoritas siswa di Tonggolobibi yang menggunakan rakit adalah siswa SD yang tak bisa pindah dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) 10 Sojol. Sementara, siswa lainnya memilih pindah ke SDN 12 Sojol.
Baca juga: Penyintas Bencana Palu Desak Kepastian Hunian Tetap, Tolak Relokasi ke Huntara Mamboro
“Mereka mayoritas siswa SD, untuk mereka yang naik rakit itu sudah kelas 4-5-6, karena tidak bisa pindah, yang bisa pindah hanya kelas 1-2-3,” kata Saleh kepada GlobalSulteng, Kamis (12/2/2026).
Kata Saleh, pihak Dinas Bina Marga Pemprov Sulteng dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Donggala telah meninjau lokasi tersebut serta membuat rancangan pembangunannya.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai kondisi yang memaksa para siswa SDN 10 Sojol bertaruh nyawa dengan menggunakan rakit merupakan bentuk pengabaian nyata terhadap hak asasi anak. Keselamatan mereka adalah tanggung jawab absolut negara.
Ketua Komnas HAM Sulteng Livand Breemer menyampaikan lambannya respons pemerintah daerah dalam menangani putusnya jembatan gantung adalah bentuk kelalaian fatal. Negara tak boleh menunggu adanya korban jiwa untuk bertindak.
Sesuai pasal 9 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan konvensi anak, setiap anak berhak untuk atas perlindungan jiwa dan keselamatan. Kondisi yang terjadi di Desa Tonggolobibi merupakan pelanggaran terhadap hak dasar tersebut.
Pembangunan jembatan merupakan kebutuhan mendesak yang harus segera dilakukan. Pemerintah memiliki kewajiban hukum untuk menyediakan fasilitas publik yang menjamin keberlangsungan pendidikan dasar tanpa diskriminasi dan risiko fisik.
Selain pendidikan, ambruknya jembatan itu telah melumpuhkan mobilitas ekonomi warga. Jika pemerintah daerah bisa memfasilitasi jalur logistik untuk industri, seharusnya infrastruktur dasar untuk keselamatan warga dan pendidikan harus menjadi prioritas.
Livand menambahkan, kemiskinan infrastruktur di Tonggolobibi adalah cermin kemiskinan nurani birokrasi. Komnas HAM menuntut agar pembangunan jembatan segera dilakukan, bukan janji di tahun anggaran berikutnya.
“Sangat tidak masuk akal jika di tahun 2026, anak-anak kita masih harus bertaruh nyawa di sungai penuh buaya hanya untuk mendapatkan pendidikan,” ujarnya.
