GLOBALSULTENG.COM – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen menjaga sektor jasa keuangan (SJK) tetap tangguh, berdaya saing, dan kontributif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional pada 2026.
Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan bahwa OJK menetapkan tiga kebijakan prioritas, yakni penguatan ketahanan sektor jasa keuangan, pengembangan ekosistem jasa keuangan yang kontributif, serta pendalaman pasar keuangan dan pengembangan keuangan berkelanjutan.
“Kondisi fundamental perekonomian dan kinerja sektor jasa keuangan yang solid menjadi modal penting untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan ke depan,” ucap Friderica saat Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2026 di Jakarta, Kamis (5/2/2026).
PTIJK 2026 dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhammad Misbakhun, pimpinan kementerian dan lembaga, jajaran Dewan Komisioner OJK, serta pelaku industri jasa keuangan.
Pada kebijakan prioritas pertama, OJK memperkuat ketahanan sektor jasa keuangan melalui pemenuhan modal minimum lembaga jasa keuangan (LJK) guna membentuk struktur industri yang lebih kompetitif dan efisien.
OJK juga mendorong pengembangan industri keuangan syariah bersama Dewan Syariah Nasional–MUI melalui pembentukan Komite Pengembangan Keuangan Syariah (KPKS), termasuk mendorong spin-off LJK syariah yang telah memenuhi kriteria.
Penyempurnaan tata kelola dan manajemen risiko terus diperkuat, termasuk mitigasi risiko siber. OJK turut mengembangkan infrastruktur pengawasan berbasis teknologi melalui pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dalam Sistem Pengawasan Terintegrasi (SupTech).
Di sektor pasar modal, OJK bersama Self-Regulatory Organization (SRO) menjalankan reformasi integritas pasar melalui delapan rencana aksi, antara lain peningkatan free float saham dari 7,5 persen menjadi 15 persen, pengungkapan ultimate beneficial owner (UBO), demutualisasi bursa, penguatan sanksi, serta peningkatan tata kelola emiten.
Baca juga: Ma.ja Watch Indonesia Melesat ke Pasar Global Berkat Dukungan BRI
Pengawasan perilaku pasar dan penegakan hukum juga diperkuat melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) dan Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI).
Kebijakan prioritas kedua diarahkan pada pengembangan ekosistem sektor jasa keuangan agar lebih kontributif terhadap perekonomian. OJK melakukan deregulasi dan simplifikasi perizinan untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif.
Akses pembiayaan dan pendampingan bagi UMKM diperkuat secara lebih terstruktur melalui kewajiban penyusunan rencana bisnis. Hingga Desember 2025, OJK mencatat penyaluran pembiayaan sebesar Rp149 triliun untuk pembangunan sekitar 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Selain itu, pembiayaan program Makan Bergizi Gratis telah disalurkan kepada 952 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dengan nilai Rp1,02 triliun. OJK juga mendukung penguatan sistem kesehatan nasional melalui pengembangan ekosistem asuransi kesehatan.
Dalam mendukung program hilirisasi, OJK mengembangkan ekosistem usaha bulion. Hingga kini, transaksi usaha bulion tercatat mencapai 16.870 kilogram emas dengan nilai sekitar Rp48 triliun, disertai pengembangan instrumen berbasis emas seperti ETF dan tokenisasi emas.
Kebijakan prioritas ketiga difokuskan pada pendalaman pasar keuangan dan pengembangan keuangan berkelanjutan. OJK mendorong peningkatan peran perbankan, asuransi, dan dana pensiun, khususnya milik pemerintah, sebagai investor institusional.
OJK juga memperkuat literasi dan inklusi keuangan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung target Net Zero Emission (NZE) melalui penyusunan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) versi 3 dan pengembangan Sistem Registri Unit Karbon.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengapresiasi kebijakan OJK yang dinilai selaras dengan program prioritas pemerintah.
“Reformasi sektor keuangan yang dilakukan OJK akan sangat menentukan masa depan perekonomian Indonesia melalui sektor keuangan yang stabil, kredibel, dan berkontribusi besar terhadap pertumbuhan,” ujar Airlangga.
Dia optimistis sinergi antara pemerintah, OJK, Bank Indonesia, dan industri jasa keuangan mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat dan pasar.
