GLOBALSULTENG.COM, PALU – Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tengah (Sulteng) M Sadly Lesnusa menghadiri acara Peresmian 2.017 Pos Pelayanan Bantuan Hukum (Posbankum) dan Penandatanganan Kerja Sama Kepala Daerah se-Provinsi Sulawesi Tengah yang digelar di Halaman Pogombo, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Rabu (4/2/2026).
Kehadiran Sekretaris DPRD Sulteng dalam agenda strategis ini menegaskan dukungan penuh lembaga legislatif terhadap penguatan layanan hukum bagi masyarakat, khususnya dalam memastikan akses keadilan yang merata, inklusif, dan menjangkau hingga tingkat desa dan kelurahan.
Acara tersebut menjadi momentum penting bagi sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan DPRD dalam menghadirkan layanan hukum yang mudah diakses dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Peresmian Posbankum dilakukan secara langsung oleh Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Agtas, didampingi Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto serta dihadiri Wakil Ketua MPR RI Abcandra Muhammad Akbar.
Turut hadir Gubernur Sulteng Anwar Hafid, Wakil Gubernur Reny Arniwaty Lamadjido, Sekretaris Daerah Provinsi, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, unsur Forkopimda, para bupati dan wali kota se-Sulteng, serta jajaran Kepala OPD.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Hukum RI meresmikan sebanyak 2.017 Pos Bantuan Hukum yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan di Sulawesi Tengah.
Langkah ini menjadi wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan pendampingan hukum, edukasi, serta perlindungan hak-hak masyarakat secara langsung.
Sekretaris DPRD Sulteng M Sadly Lesnusa menyampaikan apresiasi atas peresmian Posbankum dan penandatanganan kerja sama kepala daerah tersebut.
Ia menilai kebijakan ini sejalan dengan semangat memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang berlandaskan kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas.
Menurutnya, keberadaan Pos Bantuan Hukum akan sangat membantu masyarakat dalam memahami hak dan kewajiban hukum, sekaligus mendorong penyelesaian persoalan hukum secara lebih bijaksana dan preventif.
Sadly Lesnusa juga menegaskan kesiapan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendukung optimal pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, melalui fasilitasi, koordinasi, serta dukungan administratif.
Dukungan tersebut diarahkan untuk mendorong lahirnya kebijakan dan regulasi daerah yang berpihak pada kepentingan masyarakat serta memperkuat layanan bantuan hukum di daerah.
