Seputar Sulteng

Anwar Hafid Usulkan Sebagian Area Konsesi CPM Dikelola Warga Asli Poboya Palu

Global Sulteng
×

Anwar Hafid Usulkan Sebagian Area Konsesi CPM Dikelola Warga Asli Poboya Palu

Sebarkan artikel ini
Anwar Hafid Usulkan Sebagian Area Konsesi CPM Dikelola Warga Asli Poboya Palu
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) bakal mengusulkan ke Pemerintah Pusat, agar sebagian area konsesi PT Citra Palu Minerals (CPM) dimanfaatkan bagi warga asli Poboya, Kota Palu. Foto: IST.

GLOBALSULTENG.COM, PALU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) bakal mengusulkan ke Pemerintah Pusat, agar sebagian area konsesi PT Citra Palu Minerals (CPM) dimanfaatkan bagi warga asli Poboya, Kota Palu.

Hal iti disampaikan Gubernur Sulteng Anwar Hafid saat Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bersama Panglima Kodam XIII/Merdeka Mayjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar dan Kapolda Sulteng Irjen Pol Endi Sutendi di Makodam Palaka Wira, Kamis (29/1/2026).

Iklan - Geser ke bawah untuk melanjutkan
Iklan - Geser ke bawah untuk melanjutkan

‎”Kami akan mengusulkan kepada pemerintah pusat, agar perusahaan CPM dapat menciutkan sebagian areanya untuk digunakan oleh masyarakat asli poboya yang ada di palu,” ucapnya.

Selain itu, Anwar Hafid juga mengusulkan adanya skema kemitraan antara pihak perusahaan dan masyarakat sebagai solusi jangka pendek.

Anwar Hafid menilai skema kemitraan tersebut menjadi jalan tengah antara pihak perusahaan dan masyarakat agar bisa mencapai kesejahteraan bersama.

‎”Untuk jangka pendek, kami mencoba untuk mengusulkan kemitraan antara perusahaan dengan masyarakat,” ujarnya.

Baca juga: Polres Morowali Mangkir, PN Poso Tunda Sidang Praperadilan Empat Warga Torete Pekan Depan

Kata Anwar Hafid, aspirasi masyarakat lingkar tambang yang menuntut penciutan sebagian area konsesi PT CPM menjadi dasar utama untuk disampaikan kepada pemerintah pusat.

‎”Ini solusi yang akan kita dukung sebagaimana yang menjadi aspirasi masyarakat dan akan kita sampaikan langsung kepada pemerintah pusat,” ujarnya.

Selain itu, Anwar Hafid akan memperkuat Satuan Tugas (Satgas) agar meningkatkan pengawasan, sosialisasi dan penegakkan hukum. Pihaknya tak akan ragu mengambil langkah tegas, jika aktivitas pertambangan tersebut, membahayakan masyarakat.

‎”Ketua DPRD juga sudah mengusulkan, jika ini membahayakan masyarakat maka kita akan mengambil tindakan tegas dengan menutupnya,” tuturnya.

Dia menambahkan, seluruh kebijakan-kebijakan yang nantinya diambil, akan dilakukan kajian mendalam, terkait dampak pertambangan terhadap masyarakat.

‎”Jadi memang ini perlu kajian yang lebih mendalam sejauh mana dampak pertambangan ini bagi masyarakat kita,” jelasnya.