GLOBALSULTENG.COM, PALU – Polemik tidak dilantiknya Mohamad Nadir Lembah dalam rotasi pejabat eselon II Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) terus menuai sorotan.
Mantan Ketua Ombudsman Sulteng Sofyan Farid menilai persoalan ini bukan sekadar kesalahan administratif, melainkan menyentuh etika dan adab birokrasi yang semestinya dijaga oleh pejabat teknis kepegawaian.
“Ini soal adab pemerintahan, etikanya tidak ada komunikasi terlebih dahulu kepada yang bersangkutan, ini harus menjadi catatan penting bagi pejabat BKD yang baru,” ucap Sofyan Farid, Senin (5/1/2026).
Menurutnya, Gubernur Sulteng Anwar Hafid justru berhasil membentuk kabinet baru di penghujung tahun 2025 sebagai bagian dari penguatan reformasi birokrasi.
Namun, kesalahan komunikasi yang terjadi tidak seharusnya dibebankan kepada kepala daerah.
“The king can do no wrong, Gubernur jangan dijadikan tumpuan kesalahan, pejabat BKD harus menjaga harmonisasi, etika dan marwah pimpinan daerah,” ujarnya.
Sofyan Farid juga menanggapi isu dugaan nepotisme yang mencuat pasca-pelantikan.
Dia menilai hal tersebut masih sebatas isu dan belum didukung bukti yang kuat. Menurutnya, pembuktian paling objektif terletak pada kinerja para pejabat yang telah dilantik.
“Kata kuncinya efektivitas pencapaian RPJMD dan loyalitas birokrasi, jika ke depan pejabat yang dilantik tidak berprestasi, publik berhak mengkritisi dan tidak perlu lagi diberi amanah,” tuturnya.
Diketahui, Mohamad Nadir Lembah merupakan mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sulteng.
Saat ini, dirinya berstatus non job dalam rangka pensiun dan jabatan Kepala Dinas PMD diisi Ihsan Basir, yang sebelumnya menjabat Staf Ahli Gubernur Bidang SDM, Pengembangan Kawasan dan Wilayah.
Sementara, Mantan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKD Sulteng Adiman menyebut bahwa keputusan tidak dilantiknya Nadir Lembah murni didasari pertimbangan kemanusiaan.
“Beliau sedang kurang sehat, kami konsultasi juga ke BKN, setelah adanya pertimbangan kesehatan, sehingga diputuskanlah yang bersangkutan jangan lagi dibebani dalam menjalankan tugas,” jelas Adiman yang juga merupakan Kepala Biro Hukum Pemprov Sulteng.
Adiman mengungkapkan, saat proses job fit, Nadir Lembah bahkan telah berniat membuat surat pernyataan mundur.
Namun, yang bersangkutan sempat dibujuk oleh orang-orang agar tetap mengikuti tahapan job fit. Hingga akhirnya, menjelang pelantikan, kondisi kesehatan menjadi pertimbangan utama.
“Beliau juga sudah berumur 59 tahun sekarang, jadi beliau sudah wajib mengajukan pensiun,” jelasnya.
“Undangan memang sudah sempat terkirim, tapi setelah surat dokter masuk, undangan itu hendak ditarik, tapi sudah terkirim via WhatsApp,” tambahnya.
Adiman mengakui bahwa undangan pertama yang dikirim kepada Nadir Lembah memang untuk pelantikan, tetapi tidak mencantumkan jabatan yang akan diemban.
“Justru ini kebijakan yang sangat bijak dari bapak gubernur, respon pak Nadir juga sangat baik, saya dipeluk, beliau bilang, nanti tolong uruskan pensiun saya ya tidak ada kekecewaan,” katanya.
