GLOBALSULTENG.COM, PALU – Sebanyak 1.171 honorer di Kota Palu terancam dirumahkan gegara tak diusulkan dalam formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Hal itu terungkap saat Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu mengunjungi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Jumat (21/11/2025).
Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Palu Ucu Susanto mengatakan tindakan yang dilakukan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Palu sangat merugikan bagi ribuan tenaga honorer.
“Kami dapat informasi resmi, 1.171 honorer tidak masuk dalam usulan BKPSDM Palu, ini jelas merugikan mereka,” ucapnya.
Padahal, batas pengusulan PPPK paruh waktu telah dibuka sejak 7-20 Agustus dan diperpanjang sampai 25 Agustus 2025.
“Tapi kemungkinan tadi kita tanyakan sekitar 80 persen mungkin akan ditolak jika ada pengajuan lagi yang dilakukan Pemkot Palu,” ujarnya.
Ucu Susanto pun menyayangkan ketidakhadiran BKPSDM Kota Palu dalam pertemuan di KemenPAN-RB.
“Di RDP sebelumnya mereka hadir, tapi saat kunjungan ke KemenPAN-RB justru tidak datang, yang mendampingi hanya Inspektorat,” tuturnya.
Ucu Susanto menambahkan, pihaknya akan segera melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama BKPSDMD untuk mempertanyakan ribuan honorer Kota Palu yang tidak diusulkan dalam formasi PPPK paruh waktu tersebut.
Baca juga: Aliansi Honorer Kota Palu Minta Usut Dugaan Honorer Siluman Lulus Seleksi PPPK
“Kami akan tindak lanjuti secepatnya, tidak boleh ada yang dikorbankan akibat kelalaian administrasi, ini jelas merugikan mereka,” jelasnya.
Sementara, perwakilan Aliansi Honorer Kota Palu Hikma mengaku kecewa dengan kelalaian yang dilakukan Pemkot Palu.
“Kelalaian ini bisa berdampak pada masa depan kami yang telah lama mengabdi,” pungkasnya.
