GLOBALSULTENG.COM, MOROWALI – Wakil Ketua DPRD Sulteng Syarifudin Hafid melakukan reses di Desa Karaupa, Kecamatan Bumi Raya, untuk mendengar langsung berbagai masalah yang selama ini dirasakan warga, Senin (17/11/2025).
Kegiatan itu dihadiri puluhan warga yang secara terbuka menyampaikan persoalan mendesak yang membutuhkan perhatian pemerintah provinsi.
Dalam dialog tersebut, warga menyoroti pembebasan lahan seluas 10 hektare milik 21 orang yang hingga kini belum mendapatkan pembayaran.
Mereka meminta pemerintah provinsi segera memberikan kepastian agar proses pembangunan tidak terus-menerus menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
Selain persoalan lahan, warga juga mengeluhkan belum optimalnya pemasaran produk PKK di desa.
Mereka berharap dukungan sarana penunjang seperti peralatan sauna dan pengeras suara agar kegiatan pemberdayaan perempuan bisa berjalan lebih maksimal.
Masalah lain yang kembali mencuat adalah pembebasan lahan bandara, termasuk permintaan perbaikan lapangan bola dan pembangunan pagar fasilitas tersebut.
Baca juga: Anwar Hafid Berencana Buka Jalur Pelayaran Pelawa-Togean untuk Permudah Akses Wisatawan
Warga meminta penyelesaian yang jelas terkait ganti rugi lahan agar pembangunan bandara tidak lagi menuai konflik di kemudian hari.
Aspirasi masyarakat juga mencakup pembangunan rumah ibadah, seperti penyediaan tempat wudhu baru, perbaikan teras masjid, serta bantuan seragam batik untuk pengurus masjid.
Warga turut menyampaikan keluhan terkait kenaikan harga LPG 3 kilogram, yang dalam beberapa bulan terakhir dinilai sangat memberatkan.
Menanggapi seluruh aduan tersebut, Syarifudin Hafid menegaskan komitmennya untuk membawa dan memperjuangkan aspirasi warga Desa Karaupa dalam pembahasan di tingkat provinsi.
Ia memastikan semua persoalan yang muncul dalam reses tersebut akan menjadi perhatian serius, terutama masalah-masalah yang bertahun-tahun tak kunjung terselesaikan.
“Kami akan mendorong agar setiap keluhan masyarakat Morowali, khususnya Desa Karaupa, dapat ditindaklanjuti dan menemukan solusi terbaik,” tegasnya.
Dengan reses ini, warga Karaupa berharap pemerintah provinsi memberikan langkah konkret dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi warga, terutama terkait lahan dan peningkatan fasilitas desa.
