GLOBALSULTENG.COM, PALU – Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tengah (Sulteng) Siti Rachmi Amir Singi menghadiri Rapat Pimpinan (Rapim) Pemprov bersama Kepala BPKP Agus Yulianto.
Rapat yang dipimpin oleh Gubernur Sulteng Anwar Hafid tersebut dilaksanakan di Ruang Polibu Kantor Gubernur, Rabu (15/10/2025).
Gubernur Sulteng Anwar Hafid mengatakan pentingnya efisiensi fiskal dan pembaruan data kemiskinan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Anwar Hafid menekankan agar seluruh perangkat daerah memahami semangat Sembilan Berani, khususnya keberanian dalam melakukan efisiensi fiskal agar belanja pemerintah benar-benar memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
Baca juga: Juru Parkir Ditangkap Polisi Usai Viral Ludahi Pengunjung Pasar Bambaru
“Masih banyak program dengan anggaran besar, tapi manfaatnya kecil karena terserap habis oleh biaya operasional dan kegiatan seremonial, belanja program harus murni untuk rakyat, bukan habis untuk perjalanan dinas atau urusan administratif,” ucapnya.
Anwar Hafid mencontohkan, jika dari seratus miliar anggaran hanya tiga puluh miliar yang benar-benar dirasakan masyarakat, maka perlu evaluasi menyeluruh.
Menurutnya, efisiensi bukan berarti memangkas pelayanan, tetapi menata ulang postur fiskal agar setiap rupiah yang dibelanjakan memberi dampak nyata.
Anwar juga meminta agar penyusunan APBD 2026 dilakukan lebih cermat dan berorientasi pada hasil, bukan sekadar penyerapan anggaran.
Ia menyoroti pentingnya sektor pendidikan sebagai kunci penurunan kemiskinan, mengingat masih banyak lulusan SMP di Sulteng yang tidak melanjutkan ke jenjang SMA.
Baca juga: Sekretaris DPRD Sulteng Hadiri Rapat Kerja Pemprov dan Pemkab Tolitoli
“Kita harus tahu berapa anak tamat SMP yang tidak lanjut ke SMA, dan apa penyebabnya. Kalau kendalanya biaya, kita sudah bantu lewat BOSDA dan beasiswa. Tahun 2026, saya targetkan rata-rata lama sekolah di Sulteng bisa naik menjadi 12 bahkan 13 tahun wajib belajar,” ujarnya.
Selain pendidikan, Gubernur juga menyoroti lambatnya pembaruan data kemiskinan di aplikasi 6NG milik Kementerian Sosial.
Ia menyebut, proses validasi yang terlalu lama membuat data penerima bantuan sosial tidak sinkron dengan kondisi di lapangan.
“Masih banyak data yang belum diperbarui, bahkan penerima bantuan yang sudah meninggal dunia masih tercatat aktif. Idealnya, pembaruan data bisa selesai dalam satu hingga dua minggu agar kebijakan kita berbasis data terbaru,” tuturnya.
Untuk mengatasi hal itu, Gubernur mengusulkan agar Dinas Sosial, Bappeda, BPS, dan perwakilan Kementerian Sosial duduk bersama dalam satu forum guna menyatukan dataset kemiskinan daerah, sehingga intervensi program pengentasan kemiskinan dapat lebih akurat dan tepat sasaran.
Dalam kesempatan tersebut, Anwar juga memberikan apresiasi kepada BPKP Sulteng yang terus mendampingi pemerintah daerah dalam perencanaan dan pengawasan program.
Baca juga: Gubernur Anwar Hafid Sebut Peningkatan Kualitas Pendidikan Jadi Kunci Tekan Kemiskinan di Sulteng
“Kita harus bersyukur kalau ada yang menegur dan mengingatkan kita. Itu tandanya kita disayangi. Lebih baik dimarahi karena ingin kita maju, daripada dipuji tapi dibiarkan dalam kesalahan,” jelasnya.
Menutup arahannya, Gubernur Anwar meminta Bappeda dan Dinas Pendapatan Daerah segera menjadwalkan pertemuan dengan para bupati dan kepala dinas terkait untuk membahas kemandirian fiskal daerah.
Pertemuan itu akan melibatkan BPS, BPKP dan Kementerian Keuangan, dengan tujuan memperkuat basis pendapatan daerah dan menyiapkan strategi pembangunan yang berkelanjutan di Sulteng.
