GLOBALSULTENG.COM, PALU – Wakil Gubernur Sulteng Reny Lamadjido berkomitmen untuk memperkuat langkah pencegahan korupsi melalui pemenuhan Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD).
Ha itu disampaikan saat rapat bersama Inspektorat dan sejumlah perangkat daerah terkait di ruang kerjanya, Rabu (17/9/2025).
Rapat tersebut juga membahas penerapan sistem Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) sebagai strategi pengawasan dan pengendalian korupsi di lingkup pemerintah daerah.
Baca juga: Jasa Raharja Tekankan Pentingnya Disiplin Berlalu Lintas kepada Mahasiswa Untad
“Pemerintah daerah harus memastikan setiap proses administrasi berjalan transparan dan akuntabel, ini langkah nyata mendukung upaya pencegahan korupsi yang terukur,” ucapnya.
Kata Reny, pencegahan korupsi tidak hanya menyangkut kedisiplinan aparatur, tetapi juga kepatuhan administrasi, termasuk dalam pengelolaan dokumen, data dan informasi yang akurat.
Dalam rapat tersebut, Reny Lamadjido juga mendorong percepatan penerbitan surat edaran terkait pengadaan barang dan jasa.
Menurutnya, setiap proses pengadaan harus memiliki kronologi yang jelas agar dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik.
“Karena pengadaan barang dan jasa menjadi perhatian khusus dari KPK, kita harus berhati-hati dan memastikan pelaksanaannya sesuai pedoman dan prosedur yang berlaku,” ujarnya.
Baca juga: Sekretariat DPRD Sulteng Meraih Predikat A di Ajang SAKIP Award 2025
Lebih lanjut, Reny Lamadjido meminta adanya rapat rutin antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) untuk memperkuat monitoring secara konsisten.
“Langkah ini dapat memperkokoh tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan berintegritas di sulteng,” tuturnya.
