GLOBALSULTENG.COM, MOROWALI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali melalui Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) menggelar Rapat Evaluasi Program Penanggulangan serta Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Morowali Tahun 2025.
Rapat tersebut menindaklanjuti Permendagri Nomor 53 tahun 2020 terkait Tata Kerja dan Penyelarasan serta pembinaan Kelembagaan juga Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Morowali.
Pertemuan itu digelar di Aula Kantor Bappelitbangda, Kompleks Perkantoran Fonuasingko pada Kamis (11/9/2025).
Wakil Bupati Morowali Iriane Iliyas membuka secara resmi rapat evaluasi ini didampingi Sekda Yusman Mahbub, Kepala Bappelitbangda, Badan Pusat Statistik Morowali, para Pimpinan OPD yang bersangkutan serta seluruh tamu undangan lainnya yang berkesempatan hadir.
Wabup Morowali, Iriane Iliyas mengungkapkan, rapat koordinasi ini bertujuan untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem di Morowali, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Penanggulangan kemiskinan yang efektif dan berbasis data menjadi prioritas dalam mewujudkan target 0 persen angka kemiskinan, serta penanggulangan kemiskinan menjadi hal sangat krusial dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Morowali.
“Salah satu fokus utama dalam kegiatan ini adalah pemutakhiran data keluarga miskin ekstrem melalui verifikasi dan validasi data dari berbagai daerah di Kabupaten Morowali,” ujarnya.
Pemkab Morowali, berkomitmen serta menyepakati bersama dengan melalui rapat tersebut, nantinya akan menjadi bahan dalam perumusan kebijakan baik program maupun kegiatan dalam penanggulangan kemiskinan serta penyiapan basis data kemiskinan by name by address (BNBA).
Sehingga seluruh stakeholder dapat dengan mudah mengetahui dimana saja sebaran masyarakat kurang mampu agar penanganan kemiskinan dapat terlaksana secara tepat sasaran.
“Melalui rapat ini, Pemkab Morowali berharap agar kedepannya penanggulangan kemiskinan, inflasi serta stunting di daerah dapat berjalan sesuai dengan koridornya sehingga lebih terkoordinasi, efektif, dan berbasis data demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera,” tuturnya.
