GLOBALSULTENG.COM, PALU – Gubernur Sulteng Anwar Hafid curhat ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia soal pengelolaan tambang.
Kata Anwar Hafid, Sulteng memiliki keunggulan besar dalam sektor Sumber Daya Alam (SDA) seperti emas, nikel hingga tembaga.
Namun, kekayaan sumber daya alam tersebut belum sepenuhnya memberikan manfaat signifikan bagi daerah.
“Sulteng ini provinsi kaya, potensi nikel, emas dan tembaga begitu besar, sayangnya, kontribusi terhadap pendapatan asli daerah masih jauh dari harapan,” ucapnya saat Musyawarah Daerah (Musda) ke-11 Partai Golkar Sulteng di Palu, Minggu (24/8/2025).
Anwar Hafid memaparkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berjumlah sekitar Rp5,5 triliun, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 2,5 triliun.
Menurutnya, PAD tersebut masih relatif kecil dibandingkan potensi riil. Mestinya, masih ada peluang tambahan sekitar Rp2 triliun apabila tata kelola pertambangan bisa dibenahi.
“Kami berharap, di era pak Menteri ESDM, ada kebijakan yang benar-benar berpihak agar hasil tambang memberi berkah lebih besar bagi masyarakat sulteng,” ujarnya.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku terdapat persoalan struktural dalam pengelolaan izin tambang yang akhirnya menyebabkan daerah sulit mendapatkan manfaat optimal termasuk di Sulteng.
Ketua Umum Golkar ini membeberkan bahwa banyak izin usaha pertambangan masih dikuasai perusahaan-perusahaan besar yang berpusat di Jakarta. Sementara, masyarakat lokal hanya menjadi penonton.
“Ini tidak adil, barang milik daerah, tapi yang pegang izin kebanyakan orang Jakarta, itu-itu saja,” tuturnya.
Bahlil menyatakan akan mengubah UU Minerba untuk dikembalikan ke daerah agar menjadi tuan rumah sendiri. Koperasi, UMKM dan BUMD di prioritaskan untuk bisa mendapat ruang tanpa harus ribet dengan tender panjang.
ESDM saat ini tengah mendorong hilirisasi tambang agar nilai tambah tidak hanya di nikmati di luar daerah. Penyebab minimnya PAD Sulteng karena adanya perbedaan mekanisme izin di Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian.
Baca juga: Wapres Gibran Minta Bantuan untuk Korban Gempa Poso Diprioritaskan bagi Kelompok Rentan
Biasanya, izin dari ESDM memberikan setoran optimal ke PAD. Sedangkan, izin industri dari Kementerian Perindustrian justru minim kontribusi.
“Kalau masalah ini kita selesaikan, potensi PAD Sulteng bisa bertambah Rp2 triliun, dengan tambahan itu, fiskal daerah akan cukup kuat untuk membangun Sulteng lebih maju,” jelasnya.
