Seputar Sulteng

Rapat Kerja di Morowali, Gubernur Anwar Hafid Dorong Pemda Kabupaten Kota Fokus Entaskan Kemiskinan

Global Sulteng
×

Rapat Kerja di Morowali, Gubernur Anwar Hafid Dorong Pemda Kabupaten Kota Fokus Entaskan Kemiskinan

Sebarkan artikel ini
Editor: Rian Afdhal
Rapat Kerja di Morowali, Gubernur Anwar Hafid Dorong Pemda Kabupaten Kota Fokus Entaskan Kemiskinan
Gubernur Sulteng Anwar Hafid resmi membuka rapat kerja bersama Pemerintah Kabupaten Morowali di Aula Kantor Bupati Morowali. Foto: IST.

GLOBALSULTENG.COM, MOROWALI – Gubernur Sulteng Anwar Hafid resmi membuka rapat kerja bersama Pemerintah Kabupaten Morowali di Aula Kantor Bupati Morowali, Selasa (19/8/2025).

Rapat kerja di Morowali ini merupakan agenda kedua setelah sebelumnya digelar di Kabupaten Buol.

Iklan - Geser ke bawah untuk melanjutkan
Iklan - Geser ke bawah untuk melanjutkan

Kata Anwar Hafid, indikator utama keberhasilan pembangunan adalah penurunan angka kemiskinan.

Baca juga: Dua Simpatisan Paham Radikal Asal Kabupaten Sigi Baca Ikrar Setia ke NKRI

Sehingga, Anwar Hafid mendorong pemerintah daerah di Sulteng untuk mengubah pola perencanaan pembangunan agar lebih fokus pada program pengentasan kemiskinan.

“Inilah alasan kita hadir langsung ke daerah, untuk duduk bersama dan menyatukan persepsi,” ucapnya.

Baca juga: HMI Buol Sebut Alasan Sakit Bupati Bowo Hanya ‘Tameng’ Hindari KPK, Milih Joget daripada Ikut Rakor Pemberantasan Korupsi?

Menurut Anwar Hafid, peran Gubernur sebagai koordinator pembangunan daerah, berfungsi sebagai support system bagi pemerintah di kabupaten/kota.

“Koordinator ini dibekali dua kekuatan oleh pemerintah pusat, yaitu kewenangan dan pendanaan, dengan keduanya, kita harus bersinergi untuk mempercepat pembangunan,” ujarnya.

Baca juga: Kronologi Jurnalis Media Alkhairaat Diintimidasi Pasca Beritakan Aktivitas Tambang Ilegal di Poboya Palu

Anwar Hafid juga menginstruksikan agar kepala perangkat daerah di tingkat provinsi memperkuat sinergi dengan perangkat daerah Morowali.

“Setiap program yang disepakati harus segera diperkuat dengan payung hukum agar implementasinya berjalan efektif,” tuturnya.