GLOBALSULTENG.COM – Komisi II DPRD Sulteng mendorong optimalisasi peran Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.
Dorongan tersebut disampaikan saat kunjungan kerja ke Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (FTJSL) atau Forum CSR Provinsi DKI Jakarta, Jumat (1/8/2025), di Kantor CSR Toko Daging, Menteng Dalam, Jakarta Selatan.
Rombongan Komisi II yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPRD Sulteng, Sony Tandra, diterima langsung oleh Ketua Umum Forum CSR DKI Jakarta, Aldi Imam Wibowo, bersama Sekretaris Jenderal Azis Shajali dan jajaran pengurus.
Dalam pertemuan tersebut, Sony Tandra menyampaikan bahwa pihaknya ingin mempelajari secara langsung model pengelolaan dan regulasi yang mengatur Forum CSR di DKI Jakarta, termasuk mekanisme kolaborasi dengan pemerintah daerah.
“Komisi II ingin mengetahui bagaimana Forum CSR bisa berjalan searah dengan visi dan misi kepala daerah, serta berperan strategis dalam mendukung program prioritas pembangunan,” ujar politisi NasDem itu.
Sony menambahkan, Sulawesi Tengah saat ini tengah mendorong pembangunan rumah sakit berskala internasional.
Karena itu, DPRD ingin memastikan agar ke depan forum CSR dapat dilibatkan sejak tahap perencanaan, sehingga kontribusi dunia usaha menjadi lebih terarah dan berdampak luas bagi masyarakat.
Menanggapi hal itu, Ketua Umum Forum CSR DKI Jakarta, Aldi Imam Wibowo, menjelaskan bahwa forum yang dipimpinnya dibentuk berdasarkan PP No. 47 Tahun 2012, Permensos No. 9 Tahun 2020, serta Pergub DKI Jakarta No. 112 Tahun 2013.
Menurutnya, forum ini tidak menyalurkan dana CSR secara langsung, tetapi berperan sebagai wadah fasilitasi, akselerasi, dan koordinasi antara perusahaan dan pemerintah.
“Forum CSR hadir agar penyaluran dana CSR lebih tepat sasaran dan selaras dengan kebutuhan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu,” terang Aldi.
Ia juga menyebutkan, forum CSR dibentuk di semua tingkatan, mulai dari nasional hingga kabupaten/kota dan beranggotakan perusahaan BUMN, BUMD, serta sektor swasta.
Forum memiliki peran strategis dalam memberikan rekomendasi dan masukan kepada pemerintah daerah, termasuk melalui rapat bersama DPRD.
“Namun, forum tidak boleh masuk dalam struktur kepengurusan pemerintahan agar tetap independen,” tambahnya.
Aldi turut menyoroti pentingnya penghargaan bagi perusahaan yang aktif menyalurkan dana CSR.
Ia menilai, apresiasi dari pemerintah daerah menjadi motivasi bagi dunia usaha untuk terus berkontribusi.
“Sering kali perusahaan sudah menyalurkan CSR dalam jumlah besar, tapi tidak mendapat pengakuan yang layak. Padahal kontribusi mereka sangat membantu masyarakat,” ujarnya.
Melalui kunjungan ini, Komisi II DPRD Sulteng berharap dapat mengadopsi praktik baik yang diterapkan DKI Jakarta dalam pembentukan Forum CSR Sulawesi Tengah, sebagai wadah kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha dalam mendukung pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
