GLOBALSULTENG.COM, MOROWALI – Pemerintah Kabupaten Morowali menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) untuk mempercepat pencapaian indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2025.
Rapat tersebut dilaksanakan di Aula Kantor Inspektorat Kabupaten Morowali, Kamis (24/7/2025).
Rakor ini merupakan bagian dari upaya konkret Pemkab Morowali dalam memperkuat sistem pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.
Adapun rakor ini menjadi tindak lanjut dari agenda nasional yang akan dilaksanakan pada Agustus mendatang di Jakarta.
Bupati Morowali bersama Ketua DPRD dijadwalkan menandatangani komitmen anti korupsi sebagai bentuk keseriusan terhadap upaya pemberantasan korupsi.
Kepala Inspektorat Kabupaten Morowali, Afridin mengatakan bahwa MCP KPK 2025 adalah instrumen strategis dalam menilai efektivitas rencana aksi pencegahan korupsi pemerintah daerah.
Menurutnya, indikator MCP yang lebih komprehensif dan berbasis evaluasi mendalam dapat menjadi pedoman penting bagi kepala daerah dalam membangun sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efisien.
“Pencegahan korupsi tidak semata soal penegakan hukum. Yang jauh lebih penting adalah menciptakan regulasi dan sistem yang mendukung terciptanya ekosistem pemerintahan yang bersih dan sehat. MCP harus menjadi alat penguat tata kelola tanpa menghambat pertumbuhan sektor usaha dan pembangunan ekonomi,” ujar Afridin.
Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah kepala OPD, pejabat struktural, dan perwakilan stakeholder terkait.
Seluruh peserta berkomitmen menyamakan persepsi untuk meningkatkan sinergi demi tercapainya indikator tata kelola daerah yang lebih maju dan kompetitif, tidak hanya di tingkat provinsi, tetapi hingga skala nasional.
Pemkab Morowali menargetkan implementasi aksi pencegahan korupsi berbasis MCP tidak hanya menjadi rutinitas administratif, tetapi juga budaya kerja yang tertanam kuat di setiap lini birokrasi.
Baca juga: Pemprov Sulteng Terima Suntikan Dana dari Kementan untuk Cetak Sawah 10.180 Hektare
Upaya ini diharapkan mampu menumbuhkan motivasi dan integritas seluruh aparatur dalam mendorong terwujudnya pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi.
Rakor ini menjadi langkah awal untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dan memastikan seluruh komponen pemerintah daerah bergerak bersama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang modern dan berintegritas.
