Pemprov Sulteng Sediakan Rp 37 Miliar untuk Bayar Tunggakan Peserta BPJS Kesehatan Kelas 3

GLOBALSULTENG.COM, PALU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) telah menyediakan anggaran sebesar Rp 37 miliar untuk mendukung program berani sehat.

Baca juga: YAMMI Sebut Polda Sulteng “Lemah” Tangani Kasus Dugaan Pemalsuan Dokumen Tambang PT BDW, Bakal Menyurat ke Presiden dan DPR RI

Anggaran tersebut untuk membayarkan tunggakan BPJS Kesehatan masyarakat kelas 3 yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029.

Baca juga: Target Jadi Tuan Rumah FORNAS 2027, Anwar Hafid Larang Tebang Pohon di Hutan Kota

Gubernur Sulteng Anwar Hafid mengatakan pembiayaan layanan kesehatan dengan hanya menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) hanya di khususkan untuk pasien kelas 3.

Baca juga: Tingkatkan Tata Kelola Keuangan Daerah, BPKAD Sulteng Gelar Sosialisasi Sistem Evaluasi Kinerja Terintegrasi

“Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan gratis dengan hanya menggunakan KTP, harus siap turun dari kelas 1 dan 2 ke kelas 3,” ucapnya di Palu, Minggu (20/7/2025).

Baca juga: BMKG Usulkan Pemprov Sulteng Pasang Alat Pemantau Kualitas Udara Otomatis di Kabupaten Morowali dan Morut

Menurut Anwar Hafid, Pemprov Sulteng, BPJS Kesehatan dan 13 Kabupaten/Kota telah bekerja sama untuk membayar tunggakan BPJS masyarakat pasien kelas 3 dan berlaku sampai Juli 2025.

Baca juga: OJK Sebut Sudah Terima 89 Aduan Korban OMC Palsu di Sulteng, Kerugian Capai Rp 5,2 Miliar

Anwar Hafid menambahkan, sebelum adanya program berani sehat, pasien di Rumah Sakit (RS) Undata hanya sekitar 300 orang perhari.

“Tapi sekarang meningkat menjadi 600 sampai 700 orang perhari,” ujarnya.