GLOBALSULTENG.COM, PALU – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu Muslimun menggelar reses atau penjaringan aspirasi masyarakat caturwulan II masa persidangan tahun 2025.
Adapun reses yang dihadiri puluhan warga tersebut dilaksanakan di Jl Durian, Kelurahan Kamonji, Kecamatan Palu Barat, Rabu (16/7/2025).
Saat reses, Muslimun memboyong 7 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Perdagin, Dinas PU, DLH, Disperkim, Dinas Pertanian, Dinsos dan Bapenda Kota Palu.
Kata Muslimun, para perwakilan dari OPD tersebut dihadirkan untuk menjawab aspirasi masyarakat.
“Sebenarnya saya undang 9 OPD tapi yang hadir 7, hal ini dilakukan agar aspirasi warga dijawab oleh dinas teknisnya,” ucapnya.
Baca juga: Gubernur Sulteng Anwar Hafid Sebut Pendapatan Daerah Diproyeksikan Naik Rp 5,7 Triliun Tahun 2025
Dalam pelaksanaan reses itu, Ketua RT 01 Rustam mengeluh ihwal pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dinilai cukup membebani.
Bahkan, Rustam mengungkapkan adanya salah satu warga RT 01 yang memiliki perusahaan tambang galian C dan mempunyai mobil mewah, tetapi PBB hanya Rp 54 ribu.
“Tapi giliran orang kecil bayarannya ratusan ribu, warga yang bayarannya mahal mengeluh, tapi mereka yang murah diam-diam,” ujarnya.
Kemudian, Rustam juga menyoroti soal perbaikan drainase yang selalu meluap hingga air menggenangi rumah warga jika terjadi hujan deras.
“Kami juga mau mengusulkan adanya pengadaan tenda dan kursi,” tuturnya.
Warga lainnya bernama Ismail juga meminta agar wilayah RT 01-RW 01 diberikan bantuan berupa penyediaan Penerangan Jalan Umum (PJU).
Menanggapi itu, Muslimun menyebut bahwa dirinya telah menampung aspirasi masyarakat untuk dibahas bersama di DPRD Palu.
“Untuk pengadaan tenda, kursi, lampu jalan, perbaikan drainase itu baru bisa direalisasikan di tahun 2027, jadi harus bersabar, tetapi saya pastikan itu akan terealisasi,” katanya.
Sementara, perwakilan Bapenda, Burhan mengaku memang adanya perbedaan harga pajak, tetapi data tersebut merupakan data lama.
“Maka kami saat ini melakukan pendataan ulang, kemungkinan bisa turun, bisa naik, tergantung dari pendataan itu,” ujar Burhan.
Selanjutnya, perwakilan Disperkim Amsal Noor menyatakan bahwa pihaknya telah menyalurkan sebanyak 750 PJU di seluruh Kelurahan. Adapun untuk Kelurahan Kamonji Palu berjumlah 15 PJU.
Baca juga: Sederet Temuan Satgas PASTI soal Aktivitas OMC di Indonesia, Terindikasi Skema Penipuan
“Tetapi bisa di ajukan proposal ke anggota dewan untuk kembali disediakan jika masih kurang,” tutur Amsal Noor.
Lanjut Amsar Noor, untuk perbaikan drainase di Jl Durian Lorong I tidak memungkinkan untuk diperbesar karena posisi di arah selatan yang cukup tinggi, sehingga akan terjadi masalah baru.
“Jadi terkesan kita atasi masalah tetapi juga menambah masalah, solusinya ada dua yaitu kolam retensi dan biofor (biofilter), tetapi harus lahan yang besar dan mencari output pembungannya,” jelasnya.
