GLOBALSULTENG.COM, PALU – Dinas Kehutanan (Dishut) Sulawesi Tengah (Sulteng) dan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) menggelar Focus Group Discussion (FGD) penyusunan Draft Roadmap Perhutanan Sosial Provinsi Sulteng.
Kepala Dishut Sulteng Muhammad Neng mengatakan dokumen roadmap yang disusun harus mampu menjadi panduan yang kontekstual dan realistis, berlandaskan pada data spasial, sosial dan ekonomi.
Menurut Muhammad Neng, sampai saat ini belum ada satu satu dokumen yang bisa dijadikan patokan untuk merangkul semua stakeholder terlibat dalam pengembangan dan pengelolaan perhutanan sosial.
Muhammad Neng menjelaskan FGD yang melibatkan sejumlah Non-Governmental Organization (NGO) di Sulteng untuk menyelaraskan dokumen perhutanan sosial.
“Karna dari 215 perhutanan sosial, ada 357 KUPS banyak yang menyentuh, tapi tidak terdata di kami, maka dalam waktu dekat ini akan kami laksanakan rakor bersama seluruh NGO di sulteng,” ucapnya di Hotel Santika Palu, Rabu (2/7/2025).
Kata Muhammad Neng, penyusunan roadmap juga harus selaras dengan program-program unggulan berani, salah satunya berani makmur.
“Mari kita bangun transformasi pengembangan usaha perhutanan sosial, memperkuat kelembagaan dan menciptakan keseimbangan antara kelestarian ekologis dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa hutan,” ujarnya.
Baca juga: Anwar Hafid Soal ASN Terlibat Narkoba: Langsung Pecat, Tidak Ada Rehabilitasi
Diketahui, penyusunan draft roadmap perhutanan sosial akan menetapkan 3 sasaran transformasi utama, diantaranya:
1.Hadirnya regulasi daerah yang memperjelas kebijakan, koordinasi lintas sektor, dan kemitraan dalam pengelolaan perhutanan sosial.
2.Penyusunan roadmap berbasis data untuk menghasilkan peta jalan pembangunan kehutanan yang terarah.
3.Percepatan kegiatan usaha kelompok perhutanan sosial dan kurasi produk unggulan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) agar lebih siap memasuki pasar.
