GLOBALSULTENG.COM, PALU – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu Mutmainah Korona menyebut bahwa program Bus Rapit Transit (BRT) Trans Palu menunjukan capaian kinerja yang tak sesuai harapan.
Menurut Mutmainah, program yang telah berjalan hampir 8 bulan dengan masa uji coba 3 bulan dimulai dari Oktober-Desember tersebut justru jumlah penumpang justru menunjukkan tren penurunan.
Padahal, Pemerintah Kota (Pemkot) Palu menganggarkan biaya operasional sekitar Rp 1,8 miliar setiap bulannya untuk layanan Bus Trans Palu tersebut.
“Pengguna jasa transportasi massal ini makin sepi, padahal setiap bulan dianggarkan Rp 1,8 miliar, tahun ini saja, APBD telah mengalokasikan Rp 17,12 miliar dan Rp 5,6 miliar pada APBD Perubahan 2024 untuk program ini,” ucapnya, Rabu (21/5/2025).
Baca juga: Warga Blokade Akses Jalan PT CPM, Tolak Tambang Bawah Tanah di Poboya Palu
Mutmainah menilai adanya kejanggalan terkait biaya operasional Bus Trans Palu yang flat setiap bulan tanpa variabel berdasarkan jumlah armada atau tingkat penggunaan.
“Apakah benar 24 dari 26 bus yang beroperasi itu menghabiskan anggaran sebesar itu?, apakah sesuai dengan SOP? apakah ada perhitungan standar yang bisa dipertanggungjawabkan? Ini patut dievaluasi,” ujarnya.
Ketua Fraksi NasDem itu mendesak agar Pemkot Palu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program tersebut dengan melibatkan konsultan manajemen pengawas independen. Evaluasi ini juga harus berbasis kinerja, akuntabel dan transparan.
“Kehadiran konsultan manajemen akan sangat membantu memberikan rekomendasi objektif terhadap temuan di lapangan dan menyusun langkah perbaikan kedepan, termasuk mengkaji kembali jumlah bus yang digunakan,” tuturnya.
Kata Mutmainah, beban anggaran yang ditanggung APBD Kota Palu untuk program BRT sangat besar.
Mestinya, pemerintah fokus memenuhi kebutuhan prioritas seperti penanganan stunting, pembangunan infrastruktur yang responsif gender, bantuan sosial hingga pemulihan pasca bencana.
“Anggaran daerah terbatas, pemerintah harus bijak dalam memprioritaskan program yang benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat,” jelasnya.
Disisi lain, Anggota Fraksi Nasdem Muslimun juga meminta Pemkot untuk mengevaluasi jumlah armada Bus Trans Palu yang dinilai tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, keberadaan 26 unit bus tersebut terkesan berlebihan mengingat rendahnya antusiasme warga untuk menggunakan layanan transportasi itu, bahkan ketika disubsidi gratis.
“Jumlah 26 unit itu terlalu banyak, warga juga tidak terlalu antusias menggunakan Bus Trans Palu, meskipun sudah ada subsidi gratis, ini harus dievaluasi,” katanya.
Selain jumlah bus, Muslimun juga menyoroti isu perluasan trayek Bus Trans Palu hingga ke Donggala.
Muslimun menilai langkah ini melanggar aturan karena bus tersebut seharusnya diperuntukkan untuk melayani warga Kota Palu.
“Sekarang di media sosial ramai soal bus yang melayani trayek Palu-Donggala, ini jadi persoalan karena bus ini kan untuk warga kota, kalau sampai melintasi ke Donggala, itu bisa menyalahi aturan,” ujarnya.
Muslimun mempertanyakan skema pembayaran untuk trayek ke Donggala, apakah menggunakan tarif penuh atau tetap disubsidi.
Menurutnya, jika tarif penuh diterapkan berati dianggap sebagai subsidi silang. Namun, jika tetap menggunakan subsidi, maka kebijakan tersebut dianggap tidak sesuai trayek yang ditetapkan Pemerintah Kota Palu.
“Kalau tarifnya full, tidak masalah, itu berarti ada subsidi silang, tetapi kalau tetap disubsidi, berarti aturan trayek yang sudah ditetapkan pemerintah kota dilanggar,” tuturnya.
Lebih lanjut, jumlah Bus Trans Palu saat ini tidak sepadan dengan populasi dan kebutuhan warga di 8 Kecamatan yang ada di Kota Palu.
Muslimun mengusulkan agar pengadaan bus disesuaikan dengan kebutuhan, misalnya cukup dua unit per kecamatan, sehingga totalnya hanya 16 unit.
Baca juga: Dua Menteri dan Kepala BGN Bakal Berkunjung ke Sulteng, Ini Agendanya
“Kajiannya tidak tepat sasaran, di Kota Palu penduduknya tidak terlalu padat, jadi cukup dua bus per kecamatan, itu lebih rasional dibanding sekarang, dengan begitu, anggaran bisa dialokasikan untuk program lain,” jelasnya.
Muslimun berharap Pemerintah Kota Palu segera melakukan kajian ulang terhadap jumlah dan penggunaan Bus Trans Palu agar lebih efisien dan sesuai kebutuhan warga.
“Penggunaan anggaran harus tepat sasaran, jangan sampai mubazir hanya untuk hal yang tidak optimal,” katanya.
