GLOBALSULTENG.COM – Gubernur Sulteng Anwar Hafid menyampaikan pentingnya inovasi digital dan koordinasi lintas daerah dalam memperkuat sistem pelayanan perizinan serta penanaman modal.
Hal itu disampaikan saat memimpin rapat virtual bersama Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Sulteng Rifani, serta seluruh kepala dinas PTSP Kabupaten/Kota melalui Zoom Meeting, Jumat (9/5/2025).
Anwar Hafid menilai bahwa kinerja seluruh aparatur pelayanan investasi telah berkontribusi terhadap melonjaknya realisasi investasi di Sulteng dalam beberapa tahun terakhir. Pasalnya, Sulteng adalah salah satu daerah di Indonesia tertinggi tingkat investasi.
Menurutnya, geliat investasi sebagai anugerah yang harus dijaga melalui pelayanan prima dan inovatif.
Baca juga: Pesan Sekprov Novalina saat Pantau Peserta Seleksi Kompetensi PPPK Tahap 2 Sulteng
“Sulteng saat ini menjadi salah satu daerah dengan tingkat investasi tertinggi di Indonesia. Ini adalah hasil kerja keras kita semua dalam memberikan pelayanan yang baik kepada para investor,” ucapnya.
Lebih lanjut, investasi di Sulteng mulai tumbuh pesat sejak 2013, terutama di sektor industri pengolahan nikel. Daya tarik utama bagi investor terletak pada jaminan keamanan dan kemudahan perizinan.
Mengacu pada pengalamannya sebagai Bupati Morowali, Anwar Hafid menekankan pentingnya kecepatan dan inovasi dalam pelayanan.
Anwar Hafid menyoroti sistem digital yang diterapkan di Turki, yang memungkinkan pengurusan izin sepenuhnya dilakukan secara daring.
“Waktu saya bertemu Dubes Turki di Jakarta, beliau cerita kalau sekarang semua izin bisa diurus dari rumah atau hotel. Kita juga harus bisa seperti itu. Mereka ini orang-orang yang membawa uang masuk ke daerah kita, jadi harus kita layani dengan nyaman,” ujarnya.
Gubernur juga mengingatkan bahwa investor tidak selalu datang dari luar negeri. Saat ini, warga lokal pun mulai tampil sebagai pelaku investasi. Sehingga, seluruh dinas PTSP menciptakan sistem pelayanan yang inklusif dan adil.
Meski begitu, Anwar Hafid juga mengingatkan soal risiko pemalsuan dokumen yang dapat menjerat petugas dalam persoalan hukum. Ia mencontohkan kasus di Morowali. Sebuah perusahaan diduga memanfaatkan dokumen palsu untuk mengambil air baku tanpa izin sah.
“Rekomendasi dinas dipalsukan. Ini sangat berbahaya. Jadi sebelum terbitkan izin, konfirmasi dulu, jangan sampai kita terjebak masalah hukum hanya karena keteledoran,” tuturnya.
Untuk mencegah hal tersebut, ia mendorong pengembangan aplikasi digital yang aman dan dapat memverifikasi keaslian dokumen secara otomatis.
Kemudian, Anwar Hafid meminta agar setiap izin yang diterbitkan oleh provinsi wajib dikomunikasikan ke pemerintah Kabupaten/Kota terkait. Sinergi antarlevel pemerintahan menjadi kunci dalam menciptakan sistem pelayanan yang efisien dan akuntabel.
“Saya minta dibuat mekanismenya, agar setiap izin yang dikeluarkan gubernur diketahui juga oleh kepala dinas di kabupaten dan kota. Kita ini satu tim, tidak boleh saling lempar tanggung jawab kalau ada masalah,” jelasnya.
Baca juga: BKD Umumkan Jadwal Penyerahan SK Pengangkatan CPNS di Sulteng
Anwar Hafid juga mengumumkan rencananya untuk turun langsung ke Kabupaten-Kabupaten bersama para kepala dinas provinsi.
Anwar Hafid ingin memperkuat sinkronisasi program antara kepala daerah, agar pemanfaatan anggaran semakin efektif demi kesejahteraan masyarakat.
“Tujuan kita sama, yaitu rakyat Sulteng. Insya Allah saya akan turun ke daerah membawa seluruh kepala dinas untuk duduk bersama dengan Bupati dan Wali Kota, agar seluruh program kita bisa selaras,” katanya.
